Makassar, Trotoar.id — Komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam membangun kota yang inklusif kembali terlihat nyata. Senin (1/12/2025), komunitas disabilitas mendatangi Kantor Balai Kota Makassar untuk berdialog langsung dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.
Pertemuan tersebut menjadi simbol kuat terbukanya ruang dialog tanpa sekat antara pemerintah dan kelompok rentan.
Pemkot Makassar menegaskan bahwa setiap warga, termasuk penyandang disabilitas, memiliki hak dan posisi yang setara dalam proses pembangunan kota.
Langkah ini sejalan dengan visi kepemimpinan Munafri Arifuddin yang menempatkan prinsip inklusivitas sebagai bagian penting dalam mewujudkan Makassar yang ramah, adil, dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.
Pemerintah kota pun terus melibatkan kelompok disabilitas dalam penyusunan program dan perencanaan kebijakan strategis.
Ikra, selaku Field Officer (FO) Program Yayasan Satu Nama di bawah naungan Yayasan Swadaya Mitra Bangsa (YASMI) Sulawesi, menjelaskan bahwa audiensi tersebut berkaitan dengan persiapan perayaan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tahun 2025.
“Kami datang untuk menyampaikan dukungan terhadap upaya menjadikan Makassar sebagai kota inklusif. Perayaan HDI rencananya akan dilaksanakan pada 14 Desember 2025 di depan Monumen Mandala, Makassar,” ungkap Ikra.
Dalam momentum tersebut, pihaknya berharap Wali Kota Makassar dapat hadir sebagai keynote speaker sekaligus memimpin deklarasi Kota Inklusi, yang akan menjadi simbol komitmen bersama antara pemerintah dan masyarakat.
“Kami berharap Bapak Wali Kota bisa hadir sebagai keynote speaker, sekaligus mendeklarasikan Makassar sebagai Kota Inklusi. Karena membangun kota inklusif merupakan bagian dari visi misi beliau,” jelasnya.
Lebih lanjut, Ikra menyampaikan bahwa melalui program Yayasan Satu Nama, pihaknya berupaya memperkuat kolaborasi dengan Pemkot Makassar dan YASMI Sulawesi, guna menyusun langkah-langkah strategis dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.
Salah satu fokus utama yang saat ini didorong adalah revisi Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas Kota Makassar. Menurut Ikra, Perda Nomor 6 Tahun 2013 sudah tidak lagi selaras dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, sehingga pembaruan regulasi dianggap mendesak.
“Dorongan revisi Perda ini sudah kami sampaikan juga ke DPRD Kota Makassar. Kami bahkan telah bertemu langsung dengan Ketua DPRD, dan beliau menyatakan dukungannya,” tegasnya.
Perayaan HDI 2025 di Makassar nantinya akan melibatkan berbagai komunitas disabilitas, mencakup disabilitas fisik, netra, tunarungu, tunawicara, hingga intelektual. Kegiatan akan diisi dengan deklarasi, pentas seni, pasar murah, dan pameran UMKM hasil karya penyandang disabilitas.
Pameran tersebut akan menampilkan berbagai produk kreatif, mulai dari batik cifur, tas handmade, karya kain perca, hingga produk daur ulang seperti tas berbahan plastik kresek. Kegiatan ini diharapkan menjadi ruang ekspresi sekaligus pemberdayaan ekonomi bagi komunitas disabilitas.
Ikra menambahkan, kehadiran Wali Kota Makassar nantinya diharapkan mampu memberi dampak besar dalam mengubah stigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas.
“Kami berharap kehadiran Bapak Wali bisa mengubah cara pandang masyarakat. Bahwa disabilitas adalah tentang kesetaraan. Tidak ada perbedaan antara warga non-disabilitas dan disabilitas. Semua memiliki hak yang sama,” ujarnya.
Diketahui, Yayasan Satu Nama bersama YASMI Sulawesi selama ini aktif mendampingi komunitas disabilitas di Kota Makassar secara berkelanjutan. Mereka berkomitmen memastikan suara dan kebutuhan kelompok rentan ini masuk dalam agenda pembangunan kota.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan apresiasi atas inisiatif komunitas disabilitas yang terus mendorong Makassar menjadi kota yang ramah dan setara bagi semua.
Ia menegaskan bahwa konsep kota inklusif bukan sekadar jargon, melainkan prinsip dasar yang harus diwujudkan dalam kebijakan dan pelayanan publik.
“Kota inklusif bukan hanya sebuah slogan. Ini adalah komitmen pembangunan. Pemerintah Kota Makassar bertekad memberikan ruang, akses, dan kesempatan yang sama bagi seluruh warga, termasuk penyandang disabilitas,” tegas Munafri.
Ia juga menyambut baik rencana Deklarasi Kota Inklusi dalam rangkaian peringatan HDI 2025, serta memastikan dukungan penuh terhadap kolaborasi lintas sektor.
“Kami memastikan Pemkot Makassar terbuka untuk kerja sama, termasuk dalam pembahasan revisi Perda Disabilitas bersama DPRD. Peran komunitas sangat penting karena merekalah yang memahami langsung kebutuhan di lapangan,” tutupnya. (*)
Komentar