MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar menegaskan sikap tegas terhadap maraknya praktik parkir liar serta penggunaan bangunan yang tidak sesuai peruntukan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, memastikan langkah penertiban akan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan lintas perangkat daerah.
Persoalan ini mengemuka dalam Rapat Pembahasan Pengaturan Bangunan dan Parkir Liar yang dipimpin langsung Wali Kota di Ruang Rapat Sipakatau, Balai Kota Makassar, Selasa (30 Desember 2025).
Rapat turut dihadiri jajaran perangkat daerah serta unsur wilayah kecamatan dan kelurahan.
Munafri, yang akrab disapa Appi, menegaskan bahwa penertiban bukan sekadar tindakan represif, tetapi juga merupakan upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih tertib dalam memanfaatkan fasilitas umum.
“Ini perlu fokus dan perhatian ekstra. Jangan kita cuek dengan keadaan. Ini penting sekali,” tegasnya.
Appi menyoroti maraknya alih fungsi rumah menjadi tempat usaha tanpa izin lengkap yang seringkali tidak menyediakan lahan parkir memadai.
Kondisi tersebut memicu kemacetan karena badan jalan dipenuhi kendaraan, ditambah kebiasaan sebagian pedagang menempatkan tenda, lapak, dan barang dagangan di bahu jalan.
Ia menegaskan perlunya ketetapan wilayah yang jelas dan mengikat sehingga penertiban tidak lagi bersifat insidental.
“Tidak boleh lagi hari ini ditertibkan, besok muncul lagi. Wilayah yang tidak boleh digunakan aktivitas apa pun harus memiliki ketetapan yang fixed dan aturannya mengikat,” ujarnya.
Kurangnya koordinasi antarwilayah juga dinilai menjadi salah satu faktor persoalan yang berulang.
“Hampir di semua ruas jalan seperti Cendrawasih, Veteran, Ratulangi, Urip, hingga Pettarani masalahnya sama. Ini hanya soal koordinasi,” jelasnya.
Pada kesempatan tersebut, Appi secara tegas memberi instruksi khusus untuk penanganan parkir liar. Ia mengaku telah mengantongi data lengkap titik-titik parkir ilegal di berbagai ruas jalan Makassar.
Instruksi keras pun diberikan kepada Direktur Utama PD Parkir Makassar Raya.
“Segera dieksekusi, tidak ada cerita. Kalau mereka melawan, kita lawan. Tidak ada yang lebih kuat dari pemerintah di kota ini, karena kita berdiri di atas aturan,” tegasnya.
Appi menekankan bahwa praktik juru parkir liar yang memungut tarif di luar ketentuan dan memanfaatkan lokasi terlarang tidak lagi boleh ditoleransi karena berdampak langsung terhadap kemacetan dan keluhan masyarakat.
Wali Kota meminta camat, lurah, hingga RT/RW memperketat pengawasan wilayah serta berkoordinasi aktif dengan Satpol PP, Dishub, Linmas, dan PD Parkir. Ia juga tidak segan mengevaluasi aparat yang dinilai tidak siap bekerja di lapangan.
“Pastikan semua standby. Jangan sampai terjadi kesalahpahaman yang akhirnya memberi citra buruk bagi pemerintah,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa aksi penertiban ke depan akan dilakukan secara terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.
“Saya tunggu laporannya dalam waktu dekat,” tandasnya.
Dengan langkah tegas ini, Pemerintah Kota Makassar menargetkan terciptanya tata kelola parkir yang lebih tertib, penataan ruang kota yang lebih baik, serta peningkatan kenyamanan warga dalam beraktivitas di ruang publik.
“Walaupun kita harus melawan tembok, tidak masalah. Saya akan ikut turun langsung. Kota Makassar ini wilayah pemerintah, tidak ada yang lebih besar daripada pemerintah. Negara harus hadir,” pungkasnya.
Komentar