Makassar, Trotoar.id — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin memaparkan berbagai program unggulan Pemerintah Kota Makassar dalam menghadapi persoalan banjir, akses air bersih, sanitasi, dan kontaminasi lingkungan perkotaan di hadapan World Resources Institute (WRI) Ruan dan Program Penelitian RISE (Revitalizing Informal Settlements and Their Environment) Indonesia.
Paparan tersebut disampaikan Munafri saat menghadiri wawancara singkat bersama tim WRI Ruan yang dipimpin Diego Rivera dari Monash University, di Kantor Balai Kota Makassar, Selasa (13/1/2026).
Dalam forum tersebut, Munafri menegaskan bahwa persoalan banjir, air minum, dan sanitasi merupakan tantangan klasik yang hingga kini masih menjadi pekerjaan besar Pemerintah Kota Makassar.
Masalah tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas lingkungan, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat.
“Persoalan banjir, akses air minum, air bersih, dan sanitasi adalah tantangan yang harus kita selesaikan bersama. Makassar adalah kota yang terus tumbuh, namun memiliki keterbatasan ruang dan tantangan besar sebagai kota yang inklusif dan aman,” ujar Munafri.
Ia menjelaskan, tantangan tersebut telah dirumuskan dalam tujuh visi pembangunan Kota Makassar, dengan salah satu fokus utama pada penanganan persoalan perkotaan, khususnya banjir, air bersih, dan sanitasi.
Munafri mengakui bahwa sistem penanganan banjir di Kota Makassar hingga saat ini belum sepenuhnya stabil dan tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah kota secara mandiri. Menurutnya, persoalan banjir memiliki keterkaitan erat dengan wilayah penyangga di sekitar Kota Makassar.
“Sistem banjir di Makassar belum sepenuhnya stabil. Ini bukan persoalan yang bisa diselesaikan sendiri karena sangat berkaitan dengan daerah-daerah sekitar Makassar,” jelasnya.
Terkait akses air minum dan air bersih, Pemerintah Kota Makassar terus memaksimalkan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata sebagai bagian dari pemenuhan pelayanan dasar yang berkelanjutan.
Sementara itu, persoalan sanitasi dinilai sebagai isu yang sangat krusial karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Sanitasi yang tidak terkelola dengan baik berpotensi menimbulkan berbagai penyakit dan menurunkan kualitas hidup warga.
“Sanitasi ini sangat penting. Jika tidak ditata secara benar, dampaknya langsung dirasakan masyarakat, terutama dari sisi kesehatan,” tegas Munafri.
Untuk itu, pembangunan sanitasi komunal dinilai menjadi kebutuhan mendesak, khususnya di kawasan permukiman informal.
Sanitasi komunal dipandang sebagai solusi agar layanan dasar kesehatan dan pendidikan dapat diakses secara lebih merata oleh seluruh warga kota.
Dalam kesempatan tersebut, Munafri secara khusus menyoroti Proyek RISE sebagai salah satu program yang dinilai sangat strategis dan berdampak besar.
Program ini dikembangkan melalui riset mendalam di kawasan permukiman informal dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat serta didukung penuh oleh Pemerintah Kota Makassar.
“Hasil penelitian RISE membuktikan bahwa intervensi infrastruktur hijau di kawasan permukiman informal mampu meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat secara signifikan,” ungkapnya.
Ia menilai pendekatan RISE tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mentransformasi komunitas dan meningkatkan kualitas hunian.
Melalui sistem sanitasi yang terkontrol dan terintegrasi, masyarakat menjadi lebih teredukasi tentang pola hidup bersih dan sehat, sehingga mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan.
“Tatanan hidup sehat ini tidak hanya dibangun, tetapi juga dijalankan dan dijaga oleh masyarakat sendiri. Kesadaran hidup bertetangga dan gotong royong tumbuh melalui sistem sanitasi komunal berbasis klaster,” tuturnya.
Munafri menambahkan, kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan Proyek RISE telah menunjukkan hasil nyata berupa peningkatan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat.
Lingkungan permukiman yang lebih sehat turut berkontribusi pada capaian Makassar sebagai Kota Sehat Nasional dan Kota Sehat Asia Tenggara yang diberikan oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 2025, dengan lokasi implementasi RISE menjadi salah satu indikator penilaian.
Lebih lanjut, Proyek RISE menghadirkan wajah baru kawasan permukiman informal melalui pembangunan rawa buatan dengan tanaman lokal di tengah kawasan padat penduduk. Ruang hijau tersebut berfungsi sebagai sanitasi komunal, pengelolaan air hujan, sekaligus ruang publik warga.
Keberadaan ruang hijau ini juga membuka peluang pengembangan pertanian lahan sempit, pembentukan kelompok tani masyarakat, serta berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata edukasi lingkungan di Kota Makassar.
“Kehadiran RISE menjadikan Makassar sebagai rujukan studi dalam penyelesaian persoalan sanitasi permukiman. Banyak kota dan perguruan tinggi, baik dari dalam maupun luar negeri, datang untuk mempelajari implementasi program ini,” ungkapnya.
Munafri menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk terus menjalankan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang menuntut penyediaan layanan dasar yang adil dan merata.
“Dengan adanya program RISE, kami berharap Makassar tidak hanya menjadi kota ramah air, tetapi juga menjadi referensi global. Program ini diharapkan tidak hanya bermanfaat bagi Makassar, tetapi juga menjadi kontribusi nyata Kota Makassar untuk dunia,” pungkasnya. (*)
Komentar