MAKASSAR, Trotoar.id — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Sulsel dalam rangka asistensi pengisian Survei Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester II Tahun 2025.
Kegiatan ini berlangsung di Hyatt Place Makassar, Jalan Jenderal Sudirman, Senin, 19 Januari 2026.
Dalam sambutannya, Jufri Rahman mengapresiasi peran Bank Indonesia yang secara konsisten mendampingi pemerintah daerah dalam mempercepat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Baca Juga :
Menurutnya, kolaborasi yang terbangun menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang modern, transparan, dan akuntabel.
“Pemerintah daerah telah berkomitmen melalui penandatanganan nota kesepahaman antara Gubernur dan para Bupati/Wali Kota, yang kemudian ditindaklanjuti melalui perjanjian kerja sama,” ujar Jufri Rahman.
Ia menegaskan, salah satu bentuk konkret dari komitmen tersebut adalah penerapan pemungutan pajak secara elektronik, sebagai bagian dari transformasi sistem keuangan daerah.
Langkah ini dinilai tidak hanya meningkatkan efektivitas pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.
Dalam kesempatan itu, Jufri Rahman juga menyampaikan penekanan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pengarah TP2DD.
Arahan tersebut mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan local tax ratio, penguatan kelembagaan TP2DD, serta peningkatan efektivitas monitoring dan koordinasi lintas sektor.
Sejalan dengan prinsip otonomi daerah, Sekda Sulsel mendorong optimalisasi pendapatan daerah melalui intensifikasi pajak yang dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Ia juga menekankan empat poin penting sesuai Surat Edaran Gubernur Sulsel terkait penggunaan transaksi pembayaran digital.
Di antaranya, penyusunan roadmap TP2DD tiga tahun ke depan (2025–2027), optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi sesuai karakteristik daerah, peningkatan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), serta mendorong ASN sebagai role model digitalisasi melalui pemanfaatan QRIS dalam transaksi sehari-hari.
Sementara itu, Asisten Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulsel, Tri Adi Rianto, menjelaskan bahwa selama satu hari penuh, pemerintah daerah bersama Bank Indonesia melaksanakan asistensi pengisian Survei IETPD Semester II Tahun 2025.
Survei tersebut mencakup transaksi belanja dan pendapatan daerah, realisasi transaksi keuangan, lingkungan strategis, hingga kendala dan rencana kerja perluasan ETPD.
“Asistensi ini telah rutin kami lakukan bersama Bapenda Provinsi Sulsel dan Bank Sulselbar sejak Survei IETPD Semester I Tahun 2022,” ungkapnya.
Ia menyebut, pendampingan yang berkelanjutan tersebut berdampak signifikan terhadap peningkatan status digital pemerintah daerah di Sulsel.
Tidak hanya mempertahankan status pemda digital, tetapi juga memperkecil kesenjangan nilai IETPD antar daerah, yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai minimum dan rata-rata, serta menurunnya standar deviasi.
Skor IETPD sendiri memiliki bobot strategis sebesar 15 persen dalam penilaian Championship TP2DD, yang turut mengantarkan Sulawesi Selatan mencatatkan prestasi nasional secara konsisten.
Provinsi Sulsel tercatat meraih juara pertama Championship TP2DD selama empat tahun berturut-turut.
Selain itu, Kota Makassar dan Kabupaten Sidenreng Rappang berhasil meraih juara pertama pada tahun sebelumnya, sementara Kabupaten Luwu konsisten berada di peringkat tiga besar. Prestasi program unggulan TP2DD tingkat nasional juga diraih oleh Provinsi Sulsel dan Kota Makassar pada tahun 2023.
Tri Adi Rianto menambahkan, Bank Indonesia juga memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan High Level Meeting (HLM) TP2DD. Sepanjang 2025, BI tercatat berpartisipasi dalam 15 edisi HLM yang ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan dan perluasan digitalisasi daerah.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulsel atas komitmen kuat dalam mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Semoga kolaborasi ini terus terjaga dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya. (*)
Komentar