MAKASSAR, Trotoar.id — Komisi D DPRD Sulawesi Selatan meminta pelaksana proyek irigasi multiyears untuk melakukan evaluasi dan mempertimbangkan kembali penunjukan konsultan perencana maupun pengawas dalam pembangunan irigasi di Sulawesi Selatan.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang Komisi D DPRD Sulsel.
DPRD menilai sejumlah pengawas yang terlibat dalam proyek irigasi sebelumnya dinilai gagal menjalankan tugasnya secara profesional.
Baca Juga :
Penilaian itu didasarkan pada pengalaman pembangunan Bendung Lalengrie di Kabupaten Bone yang hingga kini dinilai tidak memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, meskipun telah menyerap anggaran yang cukup besar.
Anggota Komisi DPRD Sulsel menegaskan bahwa konsultan pengawas yang ditempatkan dalam proyek strategis daerah harus benar-benar memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik.
“Kami ingin orang-orang yang ditempatkan sebagai konsultan pengawas pembangunan benar-benar profesional, bukan seperti yang terjadi pada pembangunan Bendung Lalengrie di Kabupaten Bone yang jelas-jelas gagal,” tegas salah satu anggota DPRD dalam rapat tersebut.
Ia juga meminta agar kontraktor pemenang proyek irigasi multiyears tidak sembarangan menunjuk konsultan perencana dan pengawas, mengingat proyek tersebut menyangkut kepentingan jangka panjang masyarakat.
“Tolong agar kontraktor pemenang proyek multiyears benar-benar menempatkan tenaga profesional sebagai konsultan perencanaan dan pengawasan. Jangan lagi menggunakan pihak-pihak yang sebelumnya terlibat dalam proyek Bendung Lalengrie di Bone,” lanjutnya.
Dalam RDP tersebut turut hadir Nawawi, mantan konsultan perencana dan pengawas pembangunan Bendung Lalengrie.
DPRD Sulsel menilai kehadirannya perlu diklarifikasi, mengingat hasil pembangunan bendung tersebut hingga kini belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Anggota dewan menyoroti banyaknya persoalan yang muncul dalam pembangunan Bendung Lalengrie, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, yang berujung pada tidak optimalnya fungsi bendung tersebut.
Akibat berbagai persoalan tersebut, DPRD menilai anggaran yang telah dikucurkan untuk pembangunan Bendung Lalengrie menjadi mubazir dan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulsel, Sadar, secara tegas mempertanyakan alasan penggunaan kembali jasa konsultan yang sebelumnya terlibat dalam proyek bermasalah tersebut.
“Pak Nawawi dulu konsultan dalam pembangunan Bendung Lalengrie. Proyeknya bermasalah dan manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Kenapa sekarang jasanya kembali digunakan dalam proyek bendung multiyears ini?” kata Sadar.
Komisi DPRD Sulsel menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan proyek irigasi multiyears agar berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya petani di Sulawesi Selatan.
Komentar