MAKASSAR, Trotoar.id — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, memandu High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai langkah strategis menghadapi momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan – Idulfitri 2026.
Forum ini menjadi ruang konsolidasi penting untuk memastikan stabilitas harga dan mempercepat transformasi digital di lingkup pemerintahan daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat, 13 Februari 2026 tersebut mengusung tema besar tentang stabilisasi harga jelang Ramadan–Idulfitri sekaligus penguatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang inklusif dan berkelanjutan.
Baca Juga :
HLM ini dihadiri Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan Rizki Ernadi Wimanda, unsur Forkopimda Sulsel, pimpinan instansi vertikal, para bupati dan wali kota se-Sulawesi Selatan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Kehadiran para kepala daerah menegaskan bahwa pengendalian inflasi dan digitalisasi fiskal merupakan agenda kolektif lintas wilayah.
Dalam arahannya, Jufri Rahman menekankan bahwa pengendalian inflasi menjelang HBKN tidak dapat dilakukan secara parsial.
Ia menegaskan pentingnya intervensi dari sisi hulu, antara, hingga hilir, mulai dari kelancaran distribusi, pengawasan stok, hingga pengendalian harga di tingkat pasar.
Menurutnya, koordinasi yang solid menjadi kunci utama mencegah gejolak harga yang berpotensi membebani masyarakat.
Ia mengungkapkan bahwa pasca-HLM TPID pada 3 Desember 2025 lalu, sejumlah kabupaten/kota telah melakukan langkah konkret seperti operasi pasar, penguatan kerjasama antar daerah, serta pemantauan harga secara rutin.
Upaya tersebut diapresiasi karena dinilai efektif menjaga pasokan dan meredam potensi lonjakan harga komoditas strategis.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik Januari 2026, Sulawesi Selatan mencatat inflasi bulanan sebesar 0,47 persen (mtm), dipicu kenaikan harga emas perhiasan dengan andil 0,20 persen serta peningkatan harga ikan segar.
Sementara secara tahunan, inflasi mencapai 4,11 persen (yoy), terutama akibat normalisasi tarif listrik setelah berakhirnya kebijakan diskon tahun sebelumnya.
Menghadapi dinamika tersebut, Jufri meminta seluruh dinas teknis dan kepala daerah memaparkan strategi pengendalian yang lebih terukur dan responsif.
Ia menegaskan, HLM bukan sekadar forum evaluasi, tetapi harus menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera diimplementasikan menjelang puncak konsumsi masyarakat saat Ramadan dan Idulfitri.
Selain isu inflasi, HLM TP2DD turut mengevaluasi capaian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) periode 2024–2025 dan menyusun rencana kerja 2026.
Hingga 16 Mei 2025, TP2DD Provinsi Sulsel bersama 24 kabupaten/kota serta Bank Sulselbar sebagai RKUD telah menyampaikan Laporan Championship 2025 secara 100 persen tepat waktu. Seluruh TP2DD juga telah menuntaskan pengisian Survei Indeks ETPD pada 23 Januari 2026.
Capaian tersebut memperkuat posisi Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan kinerja digitalisasi terbaik di wilayahnya.
Sulsel bahkan berhasil meraih Juara 1 TP2DD Terbaik Tingkat Provinsi Wilayah Sulawesi selama empat tahun berturut-turut, 2022 hingga 2025 sebuah prestasi yang mencerminkan konsistensi reformasi tata kelola keuangan daerah berbasis digital.
Keberhasilan provinsi turut ditopang capaian sejumlah daerah, seperti Kota Makassar, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Kabupaten Luwu, yang meraih penghargaan dalam berbagai kategori tingkat Sulawesi dan Kawasan Timur Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwa transformasi digital tidak hanya terpusat di ibu kota provinsi, tetapi telah menjalar ke daerah.
Meski demikian, Jufri mengakui masih terdapat tantangan di tingkat kabupaten/kota, antara lain rendahnya frekuensi pelaksanaan HLM, dokumentasi koordinasi yang belum optimal, realisasi roadmap P2DD yang belum sepenuhnya sesuai rencana, serta implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang masih terbatas di sejumlah perangkat daerah.
Untuk menjawab tantangan tersebut, forum HLM juga membahas penguatan kelembagaan TP2DD melalui pembaruan roadmap, penyempurnaan regulasi ETPD, serta penunjukan person in charge (PIC) digitalisasi di sektor potensial seperti parkir, pasar, layanan air minum, dan pariwisata. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, sekaligus memperluas basis transaksi non-tunai di daerah.
Di akhir pertemuan, Sekda Sulsel berharap arahan strategis Wakil Gubernur dapat menjadi komitmen bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota.
Sinergi TPID dan TP2DD dinilai bukan hanya penting untuk menjaga stabilitas harga selama Ramadhan – Idul Fitri 2026, tetapi juga sebagai fondasi memperkuat ketahanan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan secara berkelanjutan.
Komentar