Barru, Trotoar.id — Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, memaparkan capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Barru terkait penyerahan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah, Kamis (9/4/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, pemerintah daerah terus mendorong pemerataan pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.
Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barru mengalami peningkatan dari 4,93 persen pada tahun 2024 menjadi 5,16 persen pada tahun 2025.
Selain itu, angka pengangguran terbuka juga menunjukkan penurunan dan mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Capaian ini merupakan hasil kerja bersama, termasuk kontribusi DPRD Kabupaten Barru,” ujar Andi Ina.
Pemerintah daerah juga terus memperkuat layanan dasar, pembangunan infrastruktur, serta penanganan berbagai isu strategis seperti kemiskinan, stunting, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Namun demikian, Bupati mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, terutama terkait keterbatasan kapasitas fiskal daerah.
Ia menyebutkan proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Barru berada di kisaran Rp700 miliar.
Di sektor infrastruktur, kondisi jalan masih menjadi perhatian serius. Dari total kebutuhan sekitar 600 kilometer jalan layak, baru sekitar 30 persen yang berada dalam kondisi baik.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Diperlukan dukungan dari pemerintah pusat, seperti melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah,” jelasnya.
Pada sektor kesehatan, Bupati juga menyoroti masih terbatasnya layanan di rumah sakit serta fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas dan pustu.
“Hal ini menjadi komitmen kami untuk terus meningkatkan kualitas layanan agar dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Bupati menyinggung kebijakan alokasi anggaran dari pemerintah pusat yang mensyaratkan pemenuhan porsi tertentu, yang dinilai cukup berat bagi daerah.
Hal ini disebabkan struktur belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja pegawai, khususnya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Menurutnya, keberadaan tenaga P3K tidak dapat dikurangi karena mereka memiliki peran strategis dalam pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Tenaga P3K berada di garda terdepan pelayanan masyarakat. Mereka tidak boleh dikorbankan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk tetap mempertahankan keberadaan serta menjamin hak-hak tenaga P3K sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada para aparatur yang telah mengabdi.
Bupati juga mengajak DPRD untuk bersama-sama memperjuangkan kepentingan tenaga P3K demi menjaga kualitas pelayanan publik.
“Jika bukan kita yang memperjuangkan mereka, lalu siapa lagi,” tambahnya.
Menutup sambutannya, Andi Ina menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan pembenahan serta menjadikan rekomendasi DPRD sebagai dasar dalam mempercepat pembangunan daerah.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam mewujudkan Kabupaten Barru yang berkeadilan, maju, dan sejahtera.
Komentar