SIDRAP, TROTOAR.ID – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) terus mendorong percepatan pelaksanaan reforma agraria melalui penguatan koordinasi lintas sektor.
Langkah strategis ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi GTRA Tahun 2026 yang dipimpin Sekretaris Daerah Sidrap, Andi Rahmat Saleh, di Ruang Kerja Bupati Sidrap, Kamis (7/5/2026).
Rapat tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, camat, kepala desa, lurah, serta kalangan akademisi dari Universitas Ichsan Sidrap dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.
Keterlibatan akademisi dinilai penting untuk memperkuat pendekatan ilmiah dalam pelaksanaan reforma agraria, termasuk melalui kajian dan analisis berbasis data di lapangan.
Hadir pula sebagai narasumber, Hakim Pengadilan Negeri Sidrap, Yasir Adi Pratama, serta perwakilan dari fakultas hukum perguruan tinggi setempat.
Dalam arahannya, Andi Rahmat Saleh menegaskan bahwa reforma agraria merupakan instrumen kunci dalam mewujudkan keadilan penguasaan dan pemanfaatan tanah.
Menurutnya, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah hingga aparat penegak hukum dan akademisi.
“Sinergi ini sangat krusial dalam menyukseskan program reforma agraria di Kabupaten Sidrap,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan GTRA mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 sebagai dasar hukum utama.
Selain itu, program ini juga menjadi bagian dari pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Pengamanan aset merupakan salah satu dari delapan area intervensi KPK yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah,” jelasnya.
Melalui koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah fokus memastikan legalitas aset negara, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten.
Sebagai daerah lumbung pangan nasional, Sidrap memiliki kepentingan besar dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian dari potensi sengketa.
Andi Rahmat juga menekankan pentingnya peran pemerintah desa dan kecamatan dalam proses identifikasi tanah negara.
Ia menginstruksikan para camat, lurah, dan kepala desa untuk aktif melakukan pendataan agar proses penataan akses dapat berjalan optimal.
“Pastikan data yang masuk akurat agar program ini benar-benar berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Sidrap, Taufik, menyoroti pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) sebagai salah satu prioritas utama tahun 2026.
Langkah ini dinilai penting untuk memitigasi potensi konflik pertanahan yang kerap terjadi pada lahan berskala besar.
Ia menjelaskan sejumlah fokus strategis GTRA Sidrap, mulai dari pemanfaatan lahan bekas HGU hingga pendataan subjek dan objek tanah melalui instrumen IP4T.
Selain itu, pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan pada lahan HGU aktif dengan tetap memperhatikan regulasi yang berlaku.
Penguatan kelembagaan GTRA juga menjadi perhatian untuk memastikan koordinasi lintas sektor berjalan efektif dan berkelanjutan.
Melalui langkah-langkah tersebut, Pemerintah Kabupaten Sidrap optimistis reforma agraria dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Upaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat pengamanan aset negara, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Komentar