MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan proses seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional tahun 2026 telah berjalan profesional, objektif, dan sesuai mekanisme.
Penegasan ini disampaikan di tengah polemik yang berkembang di media sosial terkait tidak terpilihnya salah satu peserta asal Kota Makassar dalam seleksi tersebut.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sulsel, Bustanul, menyatakan seluruh tahapan seleksi dilakukan secara terbuka dan melibatkan tim pusat.
“Seleksi ini merupakan kewenangan pemerintah provinsi, namun penentuan ke tingkat nasional dilakukan langsung oleh panitia seleksi pusat yang hadir bersama saat proses seleksi provinsi,” ujarnya, Senin (25/5/2026).
Bustanul menjelaskan, tim seleksi pusat terdiri dari berbagai unsur, mulai dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), DPPI Pusat, TNI, Polri hingga Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres).
Dengan komposisi tersebut, ia memastikan proses seleksi tidak hanya mengacu pada satu indikator, melainkan penilaian menyeluruh.
“Penilaian tidak semata berdasarkan nilai tes intelegensi atau wawasan kebangsaan, tetapi juga kesamaptaan, PBB, keterampilan, kepribadian, hingga penilaian langsung tim pusat,” jelasnya.
Menanggapi isu yang berkembang, Bustanul secara tegas membantah adanya penggantian sepihak atau pembatalan hasil seleksi.
Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar karena tidak pernah ada pengumuman resmi yang kemudian dianulir.
“Kalau ada anggapan dianulir, harusnya ada pengumuman awal lalu dibatalkan. Faktanya, pengumuman seperti itu tidak pernah ada,” tegasnya.
Ia juga meminta agar setiap kritik yang disampaikan disertai data dan bukti yang jelas, bukan sekadar asumsi.
Bustanul mengungkapkan, dari tiga utusan putri asal Kota Makassar yang mengikuti seleksi, peserta yang ramai diperbincangkan di media sosial bukan merupakan yang memiliki nilai tertinggi.
Hal ini, kata dia, menunjukkan bahwa hasil seleksi merupakan akumulasi dari berbagai aspek penilaian, bukan hanya satu parameter.
“Peserta lain memiliki nilai lebih tinggi secara keseluruhan,” ungkapnya.
Meski demikian, polemik yang muncul mencerminkan tingginya perhatian publik terhadap transparansi proses seleksi, terutama pada ajang bergengsi seperti Paskibraka nasional.
Merespons hal itu, Pemprov Sulsel menyatakan terbuka jika DPRD Sulsel menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.
“Kami berharap RDP segera dilakukan agar semua pihak bisa hadir dan persoalan ini menjadi jelas,” kata Bustanul.
Bustanul menegaskan bahwa seluruh peserta memiliki kesempatan yang sama tanpa membedakan latar belakang suku maupun ras.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan sebelum memahami seluruh tahapan seleksi secara utuh.
Sementara itu, peserta yang belum lolos ke tingkat nasional tetap berpeluang bertugas sebagai anggota Paskibraka tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada peringatan HUT RI 2026.
Pemprov Sulsel menegaskan komitmennya menjaga proses seleksi tetap menjunjung tinggi objektivitas, integritas, serta nilai-nilai persatuan.
Komentar