Bulukumba, Trotoar.id – Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf menjadi narasumber dalam Musyawarah Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Daerah (Musrenbangkom) yang digelar Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPK APDN) Wilayah IV Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, di Anda Beach Hotel, Tanjung Bira, Jumat (3/7/2026).
Kegiatan yang dibuka Kepala BPSDM Kemendagri, Dr. Sugeng Hariyono, tersebut mengusung tema “Transformasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Melalui Penjaringan Kebutuhan yang Terintegrasi dan Berkelanjutan”.
Forum ini diikuti para Kepala BPSDM Provinsi, BKPSDM Kabupaten/Kota, serta pejabat yang membidangi pengembangan kompetensi aparatur dari wilayah Sulawesi, Maluku, hingga Papua.
Kepala BBPK APDN Wilayah IV BPSDM Kemendagri, Sugiarto, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba atas kesediaannya menjadi tuan rumah pelaksanaan Musrenbangkom.
Menurutnya, pengembangan kompetensi aparatur merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus dijalankan secara konsisten oleh seluruh pemerintah daerah.
“Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati Bulukumba beserta jajaran yang telah berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini,” ujarnya.
Dalam sesi bertajuk “Peta Kebijakan Pengembangan Kompetensi Kabupaten Bulukumba”, Bupati Andi Muchtar Ali Yusuf atau yang akrab disapa Andi Utta memaparkan berbagai kebijakan strategis dalam membangun aparatur yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak semata ditentukan oleh besarnya anggaran, melainkan oleh kualitas sumber daya manusia yang mengelola kebijakan dan program pemerintah.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi oleh kualitas SDM yang mengelolanya,” tegasnya.
Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki visi dan wawasan yang kuat, namun keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh kemampuan birokrasi dalam menerjemahkan visi tersebut ke dalam program yang terukur.
Karena itu, aparatur sipil negara dituntut terus meningkatkan kompetensi, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki budaya kerja yang disiplin dan produktif.
Dalam paparannya, Andi Utta juga membandingkan pola pengelolaan sumber daya manusia di birokrasi dengan sektor swasta.
Ia menilai, sejumlah praktik di dunia usaha dapat diadopsi oleh pemerintah, seperti penetapan target kinerja yang jelas, pengukuran yang objektif, penerapan sistem penghargaan dan sanksi, serta budaya inovasi yang kuat.
Sebagai bentuk komitmen, Pemerintah Kabupaten Bulukumba terus melakukan pembenahan tata kelola kepegawaian, salah satunya melalui penerapan aplikasi DIKERJA yang mengintegrasikan pengukuran disiplin dan kinerja ASN sebagai dasar pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat budaya kerja aparatur yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Selain itu, Bupati juga memaparkan sejumlah capaian pembangunan daerah, mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), transformasi pelayanan publik, hingga pembangunan kawasan perkantoran terpadu seperti Gedung Pinisi, Gedung Ammatoa, dan Mal Pelayanan Publik.
Melalui forum Musrenbangkom ini, Pemerintah Kabupaten Bulukumba berharap pengalaman dalam pengembangan kompetensi ASN dapat menjadi referensi bagi daerah lain, sekaligus memperkuat sinergi nasional dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan pembangunan ke depan.
Komentar