MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusulkan penambahan kuota BBM sebesar 30 persen kepada pemerintah pusat menyusul meningkatnya permintaan BBM bersubsidi di tengah antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU.
Usulan tersebut menjadi salah satu hasil evaluasi Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi, Kapolda Sulsel Irjen Pol Djuhandhani, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, unsur Forkopimda, Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi dan Iswana Migas Sulsel di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Dalam evaluasi tersebut, Andi Sudirman mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah Sulsel mulai menunjukkan penurunan.
Namun, pemerintah tetap perlu menghitung kembali kebutuhan riil BBM untuk memastikan pasokan ke depan mampu mengimbangi permintaan masyarakat.
“Alhamdulillah sudah mulai terurai. Tentu kita akan melihat evaluasi tentang bagaimana kemudian permintaan penambahan kuota Sulsel,” ujarnya.
Gubernur mengungkap salah satu faktor yang diduga ikut mendorong peningkatan antrean BBM bersubsidi adalah migrasi konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Migrasi tersebut terjadi karena adanya perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi.
Konsumen yang sebelumnya menggunakan BBM nonsubsidi kemudian beralih ke produk bersubsidi sehingga tekanan terhadap kuota meningkat.
“Intinya ada migrasi karena disparitas harga antara subsidi dan nonsubsidi. Sehingga ada migrasi antrean yang tadinya antre nonsubsidi sekarang beralih ke subsidi sehingga terjadi peningkatan,” jelasnya.
Di sisi lain, Andi Sudirman menyebut pasokan BBM dari Pertamina ke Sulsel sebenarnya telah mengalami peningkatan.
Pasokan yang sebelumnya berada di kisaran 700 kiloliter (KL) disebut telah mencapai sekitar 1.300 KL pada kondisi tertentu.
Namun, peningkatan pasokan tersebut belum sepenuhnya menghilangkan antrean karena pertumbuhan permintaan juga ikut meningkat.
“Pasokan dari Pertamina sudah cukup tinggi, yang tadinya 700 KL sekarang sudah ada yang 1.300 KL. Akan tetapi antrean tetap meningkat. Maka kami meminta Pertamina melakukan analisis pengaruh migrasi ini untuk mengetahui berapa kuota BBM yang harus ditambahkan ke Sulsel,” katanya.
Atas kondisi tersebut, Pemprov Sulsel telah mengajukan usulan penambahan kuota BBM sebesar 30 persen. Pemerintah daerah kini masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait usulan tersebut.
Menurut Andi Sudirman, penambahan kuota perlu didasarkan pada analisis kebutuhan yang lebih akurat, terutama untuk mengetahui seberapa besar tambahan konsumsi yang muncul akibat pergeseran konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.
Sementara itu, Gubernur menegaskan kebijakan ganjil-genap dan pembelajaran daring yang diterapkan untuk membantu mengurai antrean BBM bersifat sementara.
“Kebijakan ini kita ambil karena terjadinya antrean yang panjang. Ini bukan kebijakan permanen. Itu tidak lain dilakukan untuk mengurai antrean supaya tetap dapat semua,” tegasnya.
Ia memastikan kebijakan tersebut akan dievaluasi secara berkala dan dicabut secara bertahap setelah kondisi pasokan kembali stabil serta antrean dapat dikendalikan.
“Ini hanya sementara. Kalau Pertamina sudah siap, kita akan cabut satu per satu. Mulai dari pembelajaran daring ke langsung, termasuk ganjil-genap,” pungkasnya. (*)
