MAKASSAR, Trotoar.id — Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram (Kg) di Sulawesi Selatan tidak hanya menjadi sorotan kalangan legislatif dan pemerintah daerah.
Keresahan itu juga dibawa langsung ke lingkaran pemerintah pusat oleh kader Gerindra Masa Depan (GMD), Zakir Pratama.
Meski tidak sedang duduk sebagai anggota DPRD kabupaten, kota maupun provinsi, mantan calon Wakil Bupati Sinjai itu memilih menyampaikan keresahan masyarakat melalui jalur komunikasi internal GMD.
Zakir mengaku resah melihat antrean panjang BBM di sejumlah SPBU di Kota Makassar dan beberapa daerah lain di Sulsel yang berlangsung hingga berjam-jam, bahkan sampai dini hari.
Persoalan LPG 3 Kg yang ikut dikeluhkan masyarakat juga menjadi bagian dari laporan yang disampaikannya.
“Saya resah dengan peristiwa ini. Saya langsung chat di grup, alhamdulillah Bapak Mensesneg langsung merespons,” kata Zakir.
Laporan tersebut disampaikan Zakir melalui grup WhatsApp GMD yang di dalamnya terdapat Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.
Respons dari Mensesneg kemudian bergerak cepat dengan meneruskan persoalan tersebut kepada pihak terkait untuk mendapatkan penjelasan mengenai penyebab antrean panjang BBM di Sulsel.
Dalam laporan yang diteruskan tersebut, pihak terkait menjelaskan bahwa antrean di sejumlah SPBU Makassar hingga dini hari diduga dipicu peningkatan permintaan BBM yang cukup signifikan sepanjang Agustus dan September 2026.
Permintaan Pertalite disebut meningkat sekitar 10 persen, sedangkan Biosolar naik sekitar 15 persen.
Kondisi tersebut diperparah dengan adanya pergeseran konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi setelah kenaikan harga BBM nonsubsidi pada awal September.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Pertamina menyatakan telah menjalankan sejumlah langkah normalisasi. Sebanyak 25 SPBU di Kota Makassar dibuka selama 24 jam, ditambah 11 mobil tangki untuk memperkuat pasokan BBM ke SPBU.
Terminal BBM Makassar juga dioperasikan selama 24 jam. Selain itu, jumlah operator SPBU ditambah dan konfigurasi nosel di sejumlah SPBU diubah untuk memperbesar kapasitas pelayanan Pertalite.
Penguatan pasokan juga dilakukan. Pada 13 September 2026, kapal tanker MT Spectrum Artic dijadwalkan masuk dengan membawa sekitar 16.000 metrik ton Pertalite.
Pertamina juga menyiapkan penambahan jalur Pertalite serta dua unit modular untuk pengisian BBM di lokasi yang disiapkan Pemerintah Provinsi Sulsel guna mengurai antrean di SPBU.
Langkah mitigasi lainnya meliputi penyediaan air minum bagi warga yang mengantre, layanan khusus ambulans menggunakan motoris, serta penambahan pasokan LPG sebagai antisipasi persoalan lain yang juga dirasakan masyarakat.
Pertamina juga mengaku tengah menganalisis anomali transaksi BBM di SPBU, termasuk pola kendaraan yang berulang kali melakukan pengisian.
Koordinasi dilakukan dengan Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM subsidi, serta dengan BPH Migas terkait dukungan alokasi BBM sesuai peningkatan kebutuhan masyarakat.
Di tingkat daerah, koordinasi juga dilakukan secara intensif dengan Gubernur Sulsel, Wali Kota Makassar, Polda Sulsel dan sejumlah elemen masyarakat.
Pemerintah Provinsi Sulsel bahkan membentuk Satgas serta menyiapkan sejumlah langkah pengendalian mobilitas untuk membantu mengurai tekanan terhadap distribusi BBM.
Bagi Zakir, respons cepat tersebut menunjukkan bahwa keresahan masyarakat yang disampaikan melalui jalur politik dan komunikasi pemerintahan dapat segera mendapatkan perhatian.
Ia berharap seluruh langkah yang telah disiapkan benar-benar berdampak langsung terhadap masyarakat yang selama ini harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU.
Persoalan energi di Sulsel sendiri tidak berhenti pada BBM dan LPG. Sistem kelistrikan Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) juga tengah menghadapi tekanan akibat kekeringan ekstrem yang berdampak pada produksi pembangkit hidro.
PLTA Poso, Bakaru, Malea dan sejumlah PLTM disebut mengalami penurunan produksi drastis. Daya mampu agregat pembangkit hidro bahkan turun dari sekitar 850 megawatt menjadi sekitar 250 megawatt, atau berkurang sekitar 600 megawatt.
PLN menyatakan berbagai langkah pemulihan dilakukan, termasuk percepatan pemeliharaan pembangkit, teknologi modifikasi cuaca, pengoperasian kembali PLTU Jeneponto berkapasitas 200 megawatt serta penambahan pembangkit sewa di pusat-pusat beban utama.
PLN menargetkan keseimbangan pasokan dan kebutuhan listrik Sulbagsel kembali tercapai pada akhir September 2026.
Dalam jangka panjang, PLN juga menyiapkan pembangunan PLTS 6 gigawatt yang dipadukan dengan BESS 20 GWh sebagai penyangga sistem ketika pembangkit hidro kembali terdampak kekeringan.
Rangkaian persoalan tersebut memperlihatkan bahwa isu energi di Sulawesi Selatan kini mendapat perhatian hingga tingkat pemerintah pusat.
Dan dari tengah keresahan masyarakat itu, Muzaakir Pratama bukan anggota parlemen memilih menjadi salah satu pihak yang membawa suara tersebut langsung ke lingkaran Istana.
