MAKASSAR , Trotoar.id — Gedung DPRD Sulawesi Selatan dalam beberapa hari terakhir tak hanya menjadi tempat berlangsungnya rapat-rapat politik dan pembahasan anggaran.
Di tengah polemik kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram, gedung wakil rakyat itu berubah menjadi ruang perjumpaan antara keresahan masyarakat dan mereka yang diberi mandat untuk menyuarakannya.
Aksi unjuk rasa datang silih berganti. Mahasiswa, kelompok masyarakat hingga sejumlah aliansi menyampaikan tuntutan yang sama pemerintah harus segera mencari solusi atas antrean panjang BBM dan sulitnya mendapatkan LPG 3 kilogram di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan.
Di tengah riuhnya suara massa, sejumlah anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel memilih tidak menjaga jarak.
Mereka justru turun menemui para pengunjuk rasa. Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel, Lukman B Kady, menjadi salah satu legislator yang beberapa kali menerima kelompok masyarakat dan mahasiswa yang datang menyampaikan keluhan.
Begitu pula Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid. Ia terlihat turut mengawal dan menerima aspirasi massa yang mempertanyakan persoalan distribusi BBM bersubsidi di Sulsel.
Tidak sekadar mendengar, para legislator tersebut ikut mendampingi Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi ketika menemui massa aksi.
Dalam situasi seperti itu, peran mereka tidak lagi sebatas sebagai anggota dewan yang duduk di balik meja rapat. Mereka dituntut menjadi penghubung antara suara jalanan dan kebijakan yang harus segera diambil.
Bahkan, dalam beberapa kesempatan, persoalan yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat harus langsung dikomunikasikan kepada pihak Pertamina Patra Niaga Regional VII.
Di sinilah politik bertemu dengan realitas sehari-hari. Bagi masyarakat, kelangkaan BBM bukan sekadar angka dalam laporan pemerintah atau persoalan distribusi yang dibahas dalam ruang rapat.
Antrean panjang berarti waktu yang terbuang. Bagi sopir angkutan, BBM adalah urat nadi penghasilan. Bagi pelaku usaha kecil, kelangkaan LPG 3 kilogram bisa berarti terganggunya aktivitas usaha dan bertambahnya beban pengeluaran.
Karena itu, ketika warga datang membawa keresahan ke gedung DPRD, yang mereka cari bukan sekadar janji politik.
Mereka membutuhkan seseorang yang mau mendengar, menjelaskan dan memperjuangkan persoalan tersebut kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Dalam posisi itu, anggota Fraksi Golkar menghadapi sebuah konsekuensi politik sekaligus beban moral.
Mereka adalah bagian dari lembaga yang menjadi tempat masyarakat menitipkan aspirasi. Ketika rakyat mengeluhkan kelangkaan kebutuhan dasar, tidak cukup bagi seorang wakil rakyat hanya mengetahui persoalan tersebut dari laporan atau pemberitaan.
Turun menemui massa menjadi bentuk kehadiran politik yang paling sederhana: mendengar langsung suara mereka yang terdampak.
Sikap tersebut sekaligus menunjukkan bahwa dinamika politik di parlemen tidak selalu harus hadir dalam bentuk perdebatan di ruang sidang.
Ada kalanya politik justru menemukan maknanya ketika seorang legislator berdiri di tengah masyarakat yang sedang marah, kecewa dan membutuhkan kepastian.
Kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram memang bukan persoalan yang bisa diselesaikan DPRD seorang diri. Ada pemerintah daerah, Pertamina, aparat pengawasan hingga kebijakan pemerintah pusat yang saling berkaitan.
Namun bagi masyarakat, siapa pun yang berada di depan mereka tetap dianggap sebagai wakil rakyat yang harus ikut mencari jalan keluar.
Karena itu, keberanian membuka pintu dialog menjadi penting. Di tengah antrean BBM yang memanjang dan keresahan masyarakat yang belum sepenuhnya reda, para politisi di DPRD Sulsel kini diuji bukan hanya oleh bagaimana mereka berbicara di ruang politik, tetapi juga oleh seberapa jauh mereka hadir ketika rakyat sedang membutuhkan.
Pada akhirnya, politik bukan hanya soal siapa yang menang dalam kontestasi atau siapa yang duduk di kursi kekuasaan.
Politik juga tentang keberanian untuk berdiri di antara suara rakyat dan kebijakan pemerintah menjadi jembatan ketika masyarakat membutuhkan jawaban.
Dan dalam polemik BBM serta LPG 3 kilogram di Sulawesi Selatan, Fraksi Golkar memilih mengambil posisi itu: berada di tengah, mendengar keresahan, lalu membawa suara tersebut ke meja pengambil kebijakan.
