MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi memastikan Pemerintah Kota Makassar siap mendukung rencana kunjungan kerja Presiden RI Prabowo Subianto ke Sulawesi Selatan, termasuk agenda peresmian Program Sekolah Rakyat yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2026.
Kesiapan tersebut disampaikan Appi saat menghadiri Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Kerja Presiden di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Selasa (15/9/2026).
Rakor dipimpin Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf atau Gus Ipul bersama Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Pertemuan diikuti para kepala daerah dan kepala dinas sosial kabupaten/kota se-Sulsel, termasuk Kepala Dinas Sosial Makassar Andi Bukti Djufrie.
Menurut Appi, koordinasi lintas pemerintahan diperlukan agar seluruh persiapan agenda nasional tersebut berjalan terarah.
Bagi Makassar, kesiapan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis kunjungan, tetapi juga dukungan terhadap program pemerintah pusat di bidang perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan.
“Rapat koordinasi bersama Menteri Sosial, Gubernur, wali kota dan bupati, serta kepala dinas sosial kabupaten/kota ini dalam rangka persiapan rencana kedatangan Bapak Presiden Prabowo untuk meresmikan Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan yang rencananya pada bulan Oktober,” kata Appi.
Ia menegaskan Pemkot Makassar siap berkolaborasi dengan pemerintah pusat dan Pemprov Sulsel untuk memastikan kebutuhan di lapangan dapat dikoordinasikan dengan baik.
“Kita ingin memastikan seluruh persiapan berjalan dengan baik dan setiap kebutuhan di lapangan terkoordinasi dengan matang,” ujarnya.
Appi menambahkan, Makassar sebagai salah satu bagian penting dalam pelaksanaan agenda di Sulsel memiliki tanggung jawab untuk ikut menjaga kelancaran kunjungan Presiden.
“Pemkot Makassar siap mendukung kelancaran agenda nasional ini. Kita persiapkan sebaik mungkin agar kunjungan Presiden dapat berjalan aman, tertib, dan lancar,” lanjutnya.
Dalam rakor tersebut, Mensos Saifullah Yusuf juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan program perlindungan serta pemberdayaan sosial.
Menurut Gus Ipul, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Pemerintah juga perlu mendorong program yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga sehingga masyarakat dapat keluar dari ketergantungan bantuan secara berkelanjutan.
Ia menyebut terdapat tiga pendekatan utama, yakni bantuan sosial dan subsidi untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat, pemberdayaan sosial untuk meningkatkan pendapatan keluarga, serta Sekolah Rakyat sebagai salah satu strategi memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi.
Sekolah Rakyat dirancang memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, sekaligus mengintegrasikan intervensi sosial terhadap keluarga. Dengan pendekatan tersebut, pendidikan anak diharapkan berjalan beriringan dengan upaya memperkuat kondisi sosial ekonomi orang tua.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pilar-pilar sosial Kementerian Sosial menjadi bagian penting dalam memastikan program tersebut berjalan efektif di daerah,” tutur Gus Ipul.
Rakor tersebut menjadi bagian dari pematangan koordinasi lintas pemerintahan menjelang agenda Presiden Prabowo di Sulawesi Selatan. Pemkot Makassar memastikan dukungan daerah disiapkan sejalan dengan kebutuhan kunjungan sekaligus penguatan pelaksanaan program Sekolah Rakyat di Sulsel. (*)
