MAKASSAR, Trotoar.id— Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya mendorong pemerintah daerah se-Sulawesi memperkuat sinergi dan mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Hal itu disampaikan Bima Arya dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi se-Sulawesi yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (18/9/2026).
Rakor tersebut dihadiri para gubernur, bupati, wali kota se-Sulawesi, serta sejumlah instansi terkait. Forum dipandu Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman.
Bima Arya mengatakan, rakor tersebut merupakan bagian dari rangkaian Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang digelar Kemendagri bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas.
Forum itu menjadi ruang untuk merumuskan strategi pertumbuhan ekonomi daerah sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Karena target pertumbuhan ekonomi 8 persen, ini memerlukan dukungan dari pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Bima Arya seusai rakor.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional tidak dapat dipisahkan dari kinerja ekonomi daerah. Karena itu, setiap kepala daerah diminta memahami potensi wilayahnya, termasuk sektor yang dapat dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan.
“Kepala Daerah kami minta untuk bisa mengidentifikasi potensinya apa saja dan memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.
Bima Arya mencontohkan Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, sebagai salah satu daerah yang dinilainya mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan hilirisasi pangan.
“Contoh-contoh baik banyak di Sulawesi Selatan ini salah satu contoh adalah Sidrap yang bisa mulai membangun ekosistem pertumbuhan ekonomi. Kabupaten Sidrap itu melejit, tumbuh, karena mampu untuk membangun ekosistem tadi, mampu untuk membangun hilirisasi pangan, dengan keterbatasan APBD,” ungkapnya.
Ia menekankan, keterbatasan anggaran daerah tidak seharusnya menjadi satu-satunya hambatan dalam mengembangkan sektor ekonomi. Pemerintah daerah perlu memahami komponen pertumbuhan ekonomi dan mengarahkan belanja pemerintah pada sektor yang memiliki potensi pengungkit.
“Memahami bagaimana cara menghitung dan mendorong pertumbuhan ekonomi, komponennya apa saja, kemudian diidentifikasi. Karena setiap daerah itu pasti ada hal yang bisa didorong sesuai dengan potensi masing-masing,” katanya.
Bima Arya juga menyoroti kondisi ekonomi Sulawesi Selatan yang disebutnya berada di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dengan inflasi yang terkendali.
Namun, ia mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi Sulsel secara agregat juga diikuti peningkatan kinerja ekonomi di tingkat kabupaten dan kota.
“Sulsel memang di atas rata-rata pertumbuhan ekonominya, inflasi juga terkendali,” ucapnya.
“Tetapi PR-nya adalah satu bagaimana pertumbuhan ekonomi di tingkat Sulawesi Selatan secara agregat itu juga bisa diikuti pertumbuhan ekonomi di kota kabupaten dan juga berdampak pada kesejahteraan, pengurangan pengangguran, pengetasan kemiskinan, dan lain-lain,” imbuh Bima Arya.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi mengatakan, strategi pertumbuhan ekonomi daerah perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing wilayah.
Menurutnya, daerah yang didominasi sektor industri pengolahan memiliki kebutuhan strategi yang berbeda dengan daerah yang perekonomiannya bertumpu pada sektor pertanian.
“Oleh karenanya peran daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi amat sangat penting. Dan kami juga sudah menjelaskan bahwa setiap daerah itu punya karakteristiknya masing-masing,” katanya.
Sonny menegaskan, pemahaman terhadap karakteristik ekonomi daerah menjadi bagian penting dalam menyusun kebijakan pertumbuhan yang tepat sasaran.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah se-Sulawesi didorong memperkuat koordinasi lintas sektor, mengembangkan potensi lokal, serta memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
