WAJO, Trotoar.id — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif, turun langsung menemui masyarakat dalam agenda Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 di Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Minggu (1/11/2026).
Kegiatan pengawasan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif, tetapi juga ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian pemerintah dan instansi terkait.
Salah satu aspirasi yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah keluhan masyarakat mengenai pemadaman listrik yang belakangan dinilai meresahkan warga di Kecamatan Tempe.
Persoalan kelistrikan itu menjadi perhatian Sufriadi Arif. Merespons keluhan warga, legislator dari Partai Golkar tersebut langsung berinisiatif melakukan koordinasi dengan pimpinan PLN guna mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Langkah tersebut dilakukan agar aspirasi yang disampaikan warga tidak berhenti sebatas catatan dalam forum pengawasan, tetapi dapat segera diteruskan kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penanganan.
Bagi Sufriadi, pengawasan APBD harus menjadi momentum untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan berbagai persoalan pelayanan publik mendapatkan perhatian.
Selain persoalan kelistrikan, agenda pengawasan juga diarahkan untuk menyerap aspirasi terkait pelaksanaan program pembangunan daerah, penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya memastikan setiap program pemerintah berjalan sesuai peruntukan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan kesempatan menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Aspirasi tersebut selanjutnya menjadi bahan perhatian dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Persoalan pemadaman listrik yang disampaikan warga menjadi salah satu pekerjaan yang perlu segera ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas sektor, khususnya dengan pihak PLN.
Sufriadi berharap komunikasi yang telah dibangun dapat menghasilkan solusi konkret sehingga keluhan masyarakat Kecamatan Tempe tidak terus berulang.
Baginya, keberhasilan pengawasan tidak semata-mata diukur dari terlaksananya agenda pertemuan, tetapi juga dari sejauh mana aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan dan ditindaklanjuti.
Pengawasan APBD pada akhirnya bukan hanya soal memastikan anggaran terserap, melainkan memastikan setiap kebijakan dan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Komentar