MAKASSAR, TROTOAR.ID — Komisi D DPRD Sulawesi Selatan menahan pembahasan anggaran Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang (PSDA-CKTR) dalam Ranperda APBD 2027.
Sejumlah pos pendapatan dan rencana belanja dinilai belum memiliki kejelasan sehingga membutuhkan pendalaman sebelum disepakati.
Penundaan itu diputuskan dalam rapat kerja Komisi D bersama jajaran Dinas PSDA-CKTR Sulsel, Jumat (13/11/2026).
Legislator meminta pemerintah daerah memperjelas dasar perhitungan pendapatan sekaligus memastikan setiap program yang diusulkan memiliki landasan dan manfaat yang terukur.
Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Kadir Halid, mengatakan pembahasan belum bisa dilanjutkan karena masih terdapat sejumlah rincian anggaran yang belum jelas, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.
“Persoalan pendapatan belum clear, begitu juga belanja masih banyak yang perlu kami telaah. Karena itu, pembahasannya kami tunda dan akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya,” ujar Kadir.
Salah satu persoalan yang disoroti adalah potensi pendapatan kawasan Lego-Lego di Center Point of Indonesia (CPI).
Setelah kontrak pengelolaan melalui Perseroda berakhir pada Oktober 2026, kawasan tersebut direncanakan kembali berada di bawah pengelolaan Dinas PSDA-CKTR.
Perubahan pengelolaan itu, menurut Kadir, harus disertai penghitungan ulang potensi penerimaan daerah. Terlebih, terdapat 36 unit kios di kawasan tersebut yang perlu dipetakan potensi pendapatannya secara riil.
“Karena pengelolaannya akan kembali ke PSDA, pendapatannya harus dihitung ulang. Ada 36 unit kios yang harus diketahui potensi riilnya. Ini juga perlu dikoordinasikan dengan badan pendapatan agar target penerimaannya jelas,” jelasnya.
Catatan berikutnya menyangkut usulan bantuan pembangunan lapangan mini soccer di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin (Unhas), Gowa.
Komisi D mempertanyakan dasar penggunaan anggaran provinsi untuk pembangunan fasilitas yang lokasinya bukan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Kadir menegaskan, status kepemilikan aset harus dipastikan sebelum usulan tersebut diputuskan. Komisi tidak ingin anggaran daerah dialokasikan tanpa dasar kewenangan dan pertimbangan yang memadai.
“Ini menjadi perhatian teman-teman di komisi karena lokasinya bukan aset milik pemerintah provinsi. Jadi, masih perlu kami kaji lebih jauh sebelum diputuskan,” katanya.
Sorotan lebih besar juga diarahkan pada rencana pembangunan Masjid Terapung di Kota Palopo dengan alokasi anggaran sekitar Rp40 miliar.
Komisi D meminta pemerintah provinsi memperjelas kewenangan serta skema penganggaran proyek tersebut, mengingat lokasinya berada di wilayah administrasi pemerintah kota.
Menurut Kadir, dukungan pemerintah provinsi terhadap pembangunan fasilitas keagamaan di daerah dapat dipertimbangkan melalui mekanisme bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten atau kota, bukan serta-merta dimasukkan sebagai program pembangunan langsung oleh dinas.
“Kalau itu merupakan pembangunan atau pemugaran masjid di Kota Palopo, kenapa harus pemerintah provinsi yang membangun? Seharusnya bisa dikoordinasikan dengan pemerintah kota. Kalau memang ingin memberikan bantuan, bisa melalui skema bantuan keuangan. Ini masih kami telaah,” tegasnya.
Komisi D juga menyoroti pengelolaan aset alat berat milik Dinas PSDA-CKTR. Kadir mengungkapkan, terdapat dua unit ekskavator dalam kondisi rusak yang selama ini masih disewakan kepada pihak ketiga dengan mekanisme biaya perbaikan ditanggung penyewa. .
Ia mendorong agar APBD 2027 mengalokasikan anggaran perbaikan sehingga kedua alat tersebut dapat kembali beroperasi secara layak dan mendukung peningkatan pendapatan daerah.
“Kami meminta agar ada anggaran untuk memperbaiki ekskavator tersebut. Dengan kondisi alat yang baik, penyewaan bisa berjalan optimal dan potensi pendapatan daerah juga dapat ditingkatkan,” ujarnya.
Kadir menegaskan, penundaan pembahasan bukan tanpa alasan. Komisi D ingin memastikan setiap target pendapatan disusun berdasarkan potensi yang terukur, sementara setiap rencana belanja harus memiliki dasar kewenangan yang jelas serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.
Pembahasan anggaran Dinas PSDA-CKTR akan dilanjutkan setelah sejumlah catatan tersebut mendapat penjelasan.
Komentar