MAKASSAR, TROTOAR.ID — Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan 2027 mulai menjadi perhatian pemerintah daerah.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, mempertemukan unsur serikat pekerja, pengusaha, dan Dewan Pengupahan untuk menyerap aspirasi sekaligus membangun kesepahaman terkait kebijakan pengupahan tahun mendatang.
Pertemuan yang dikemas dalam silaturahmi tersebut berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jumat (13/11/2026).
Sejumlah unsur yang hadir di antaranya serikat pekerja atau serikat buruh, Dewan Pengupahan, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, serta perangkat daerah terkait.
Forum ini menjadi ruang bagi pemerintah untuk mendengar langsung berbagai persoalan ketenagakerjaan. Pembahasan diarahkan pada pencarian solusi bersama, terutama dalam menghadapi proses penetapan UMP Sulsel 2027.
Andi Sudirman mengatakan, komunikasi antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha perlu terus dijaga agar kebijakan pengupahan tidak lahir dari sudut pandang satu pihak saja.
Menurutnya, dialog menjadi bagian penting untuk membangun kesepahaman sebelum pemerintah mengambil keputusan.
“Ini menjadi rutinitas untuk membahas masukan dari pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Kita membahas apa yang terjadi dan mencari solusi bersama,” ujarnya.
Memasuki tahun kedua kepemimpinannya, Andi Sudirman menyebut pemerintah provinsi ingin memberikan perhatian lebih konkret terhadap kesejahteraan pekerja dan buruh.
Ia menilai kondisi pekerja menjadi salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan dan kinerja pemerintah.
“Kami memetakan bagaimana roadmap perjalanan kita ke depan. Ruang inilah tempat kita bersilaturahmi untuk menghadirkan solusi,” ungkapnya.
Gubernur juga meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulsel terus memperkuat pemahaman terhadap kondisi riil ketenagakerjaan, termasuk kebutuhan dan aspirasi pekerja maupun serikat buruh.
Dengan begitu, kebijakan yang disusun diharapkan lebih responsif terhadap persoalan di lapangan.
Terkait penetapan UMP 2027, Andi Sudirman menegaskan seluruh proses harus mengacu pada peraturan perundang-undangan serta pedoman teknis dari pemerintah pusat. Data statistik resmi juga harus menjadi pijakan dalam penghitungan dan penyusunan rekomendasi upah minimum.
Ia mengajak serikat pekerja dan pengusaha menyampaikan pandangan secara terbuka, objektif, dan berbasis data.
Serikat pekerja diharapkan menyampaikan aspirasi dengan argumentasi terukur, sementara pengusaha perlu menjelaskan kondisi usaha secara transparan, termasuk tantangan biaya operasional, produktivitas, dan kemampuan perusahaan.
“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dialog, menyediakan data, serta memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Melalui forum tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap proses penetapan UMP 2027 dapat berlangsung secara terbuka dan mengakomodasi kepentingan berbagai pihak.
Kebijakan pengupahan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan keberlangsungan dunia usaha serta menjaga hubungan industrial yang harmonis.
Komentar