Pemkot Makassar

Appi Tata Ulang Kabinet MULIA Berbasis Manajemen Talenta, 29 Pejabat Bergeser

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Jumat, 20 November 2026 14:05

Appi Tata Ulang Kabinet MULIA Berbasis Manajemen Talenta, 29 Pejabat Bergeser

MAKASSAR, Trotoar.id — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mulai melakukan penyegaran birokrasi Pemerintah Kota Makassar.

Sebanyak 29 pejabat mendapat penugasan baru dalam penataan kabinet MULIA yang dilakukan melalui pendekatan manajemen talenta.

Penataan tersebut bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan bagian dari strategi memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memastikan setiap posisi diisi pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.

Dari 29 pejabat yang dilantik dan mendapatkan penugasan baru, terdapat 12 pejabat yang tetap bertahan pada posisi sebelumnya.

Sementara itu, sejumlah jabatan strategis mengalami pergeseran, termasuk pada posisi kepala dinas, staf ahli, dan asisten sekretariat daerah.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Balai Kota Makassar, Jumat (20/11/2026), dihadiri Munafri dan Aliyah, Sekretaris Daerah Kota Makassar, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam arahannya, Munafri menegaskan bahwa mutasi dan pergeseran jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi pemerintahan.

Karena itu, keputusan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai bentuk ketidaksukaan, kebencian, ataupun upaya mendiskreditkan pejabat tertentu.

Sebaliknya, penataan birokrasi harus dipahami sebagai upaya menempatkan aparatur berdasarkan kompetensi, kapasitas, pengalaman, dan kebutuhan organisasi.

“Jangan memaknai pelantikan ini sebagai sebuah sistem yang mendiskreditkan. Ini adalah bentuk penyegaran dalam sebuah organisasi,” ujar Munafri.

Didampingi Aliyah, ia meminta seluruh pejabat yang memperoleh amanah baru segera melakukan konsolidasi internal.

Setiap kepala OPD diminta menyatukan visi dan membangun kerja sama dengan seluruh jajaran agar program pemerintahan berjalan lebih efektif.

Munafri mengingatkan, keberhasilan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kepala OPD, tetapi juga oleh kemampuan seluruh elemen di dalamnya untuk bekerja secara terpadu.

Ia bahkan memberikan peringatan keras agar tidak ada kepala OPD yang merasa memiliki kekuasaan mutlak atas organisasi yang dipimpinnya.

“Bapak-Ibu yang dilantik ini bukan raja-raja yang ada di dalam OPD. Bapak-Ibu adalah bagian dari sebuah sistem yang harus menghadirkan tata kelola birokrasi yang baik dan memberikan contoh serta suri teladan kepada yang lain,” tegasnya.

Menurut Munafri, seorang pimpinan harus mampu merangkul seluruh aparatur, mulai dari pejabat struktural hingga staf pelaksana.

Tidak boleh ada sekat kepemimpinan ataupun kelompok-kelompok tertentu yang justru menghambat koordinasi dan produktivitas kerja.

Selain memperkuat konsolidasi, ia juga meminta pejabat lama dan pejabat baru menjaga komunikasi selama proses peralihan tanggung jawab.

Program yang telah direncanakan, terlebih yang sudah memiliki alokasi anggaran, harus tetap dilanjutkan.

Pergantian pimpinan, kata dia, tidak boleh menjadi alasan terhentinya program ataupun membuat organisasi harus mengulang pekerjaan dari awal.

Baca Juga  Rudy Djamaluddin Raih Penghargaan di Puncak Peringatan Hari Anak Nasional

“Kesinambungan program menjadi bagian penting agar proses transisi berjalan mulus dan tidak mengganggu target pembangunan yang telah ditetapkan,” imbuh Ketua IKA Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tersebut.

Selain menuntut peningkatan kinerja, Munafri memberikan perhatian khusus terhadap integritas dan kepatuhan aparatur terhadap aturan.

Ia mengingatkan bahwa belum genap sebulan sebelumnya, tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berada di Kota Makassar untuk memberikan perhatian dan sejumlah catatan terkait tata kelola pemerintahan.

Catatan tersebut, menurutnya, harus menjadi peringatan bagi seluruh pejabat agar menjalankan tugas sesuai ketentuan dan tidak melakukan penyimpangan.

Munafri secara khusus menyoroti praktik pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai aturan, jual beli jabatan, hingga konflik kepentingan.

Ia meminta seluruh pejabat saling mengingatkan dan tidak membiarkan praktik-praktik yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

“Kalau terjadi hal-hal seperti itu, mulai detik ini dihentikan, dihilangkan, dan jangan coba lagi. Kita ini satu bagian yang tidak terpisahkan. Kita harus saling menguatkan dan saling mengingatkan,” tegasnya.

Mantan CEO PSM Makassar itu juga mengungkapkan bahwa penataan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, serta kebutuhan organisasi. Namun, formasi yang baru terbentuk bukan berarti menjadi susunan permanen.

Munafri membuka ruang evaluasi dan pergeseran pejabat berikutnya sesuai dinamika organisasi. Bahkan, evaluasi kinerja akan dilakukan secara berkala setiap bulan.

“Setiap bulan itu ada evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja, koordinasi, capaian, dan program-program yang berjalan. Itu tetap terpantau dengan sistem yang ada,” ungkapnya saat menjawab pertanyaan wartawan.

Ia menjelaskan, kepala OPD yang baru harus segera menyusun langkah kerja dan membawa gagasan yang sejalan dengan prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Namun, ia mengingatkan bahwa capaian statistik dan penghargaan belum cukup apabila persoalan mendasar masyarakat belum tertangani secara optimal.

Sejumlah pekerjaan rumah yang masih membutuhkan perhatian serius di antaranya kemiskinan, persoalan gizi anak, akses pelayanan kesehatan, ketidakakuratan data, hingga konflik sosial.

Karena itu, pejabat yang baru dilantik diminta tidak hanya terjebak dalam rutinitas administrasi. Mereka harus mampu menghadirkan program dan solusi yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Tidak ada gunanya dilakukan pelantikan ini kalau tidak ada perubahan yang signifikan di dalam organisasi. Tidak ada gunanya kalau kita hanya berbicara dengan kata-kata, harus dengan angka-angka dan hasil yang terukur,” ujarnya.

Munafri juga mendorong setiap kepala OPD mengembangkan inovasi dan budaya literasi. Ia bahkan menantang setiap kepala perangkat daerah menghasilkan setidaknya satu buku sebagai bentuk dokumentasi gagasan, pemikiran, dan kontribusi intelektual bagi pembangunan Kota Makassar.

Baca Juga  Indira Yusuf Ismail Hadiri Festival Kelong Anak Lorong Zona 4 di Kecamatan Tallo

Di akhir arahannya, ia meminta seluruh pejabat menjaga etika, kedisiplinan, dan profesionalisme dalam menjalankan amanah.

Menurut Aliyah, setiap jabatan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan integritas, profesionalisme, dan dedikasi.

“Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini menjadi momentum memperkuat komitmen pengabdian, meningkatkan kinerja birokrasi, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi masyarakat,” tuturnya.

Ia berharap para pejabat yang baru dilantik mampu bekerja sungguh-sungguh, menghadirkan inovasi, serta membangun kolaborasi yang kuat untuk mendukung kemajuan Kota Makassar.

Aliyah juga menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur melalui capaian administratif dan terlaksananya program kerja. Ukuran paling penting adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kehadiran pemerintah melalui pelayanan yang cepat, tepat, dan berkualitas.

Karena itu, setiap pimpinan OPD diharapkan membangun komunikasi dan koordinasi yang solid, baik di lingkungan internal maupun lintas sektor.

“Kita berharap kolaborasi dan kesamaan visi menjadi kunci agar seluruh perangkat daerah dapat bergerak dalam satu arah, sejalan dengan semangat pemerintahan,” harapnya.

Dengan penataan tersebut, pemerintahan MULIA berharap komposisi birokrasi yang baru mampu mempercepat pelaksanaan program prioritas, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan pembangunan Kota Makassar berjalan lebih terukur.

DAFTAR 29 PEJABAT YANG MENDAPAT PENUGASAN BARU

  1. Evie Aprialti, S.E. — Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi Kepala Dinas Perpustakaan.
  2. Dr. Aryati Puspasari Abady, S.Pi., M.Si. — Kepala Dinas Perpustakaan menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan.
  3. Dr. Nirman Nituang Mungkasa, S.TP., M.AP. — Kepala Dinas Ketahanan Pangan menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik.
  4. Ahmad Namsum, S.Ag., M.M. — Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik menjadi Kepala Dinas Kearsipan.
  5. Fahyuddin, A.P., M.H. — Kepala Dinas Kearsipan menjadi Sekretaris DPRD Kota Makassar.
  6. Andi Rahmat, S.STP., M.Si. — Sekretaris DPRD menjadi Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
  7. Drs. Muh. Dakhlan, M.Si. — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Kepala Bappeda.
  8. Dahyal, S.Sos., M.Si. — Kepala Bappeda menjadi Asisten Administrasi Umum.
  9. Dr. Firman Hamid Pagarra, S.STP., M.Pub.Pol. — Asisten Administrasi Umum menjadi Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
  10. Dr. Muhammad Roem, S.STP., M.Si. — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
  11. Syamsul Bahri, S.IP., M.S. — Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga menjadi Kepala Dinas Koperasi dan UKM.
  12. Arlin Ariesta, S.STP., M.Si. — Kepala Dinas Koperasi dan UKM menjadi Kepala BPBD.
  13. Dr. Muhammad Fadli, S.E., M.M. — Kepala BPBD menjadi Kepala Dinas Pendidikan.
  14. Achi Soleman, S.STP., M.Si. — Kepala Dinas Pendidikan menjadi Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP.
  15. Muhammad Mario Said, S.IP., M.Si. — Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP menjadi Asisten Perekonomian dan Pembangunan.
  16. Drs. Zainal Ibrahim, M.Si. — Asisten Perekonomian dan Pembangunan menjadi Kepala Dinas Ketenagakerjaan.
  17. Firnandar Arsabara, S.STP., M.Si. — Kepala Bagian Umum Setda menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
  18. Dr. Mahyuddin, S.STP., M.AP. — Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi Kepala Dinas Penataan Ruang.
  19. Dr. Ir. Muhammad Fuad Azis DM, S.T., M.Si. — Kepala Dinas Penataan Ruang menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
  20. Zuhaelsi Zubir, S.T., M.T. — Kepala Dinas Pekerjaan Umum menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup.
  21. Dr. Helmy Budiman, S.STP., M.M. — Kepala Dinas Lingkungan Hidup menjadi Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial.
  22. Drs. Irwan Rusfiady Adnan, S.Sos., M.Si. — Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Sosial menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
  23. dr. Andi Ani Mulyani Wahyudi, M.Kes. — Direktur UPT RSUD Daya menjadi Kepala Dinas Kesehatan.
  24. dr. Nursaidah Sirajuddin, M.Kes. — Kepala Dinas Kesehatan menjadi Direktur UPT RSUD Daya.
  25. Kaharuddin Bakti, S.IP., M.AP. — Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial menjadi Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian.
  26. Aulia Arsyad, S.STP., M.Si. — Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian menjadi Kepala Dinas Pertanahan.
  27. Dra. Hj. Sri Sulsilawati, M.Si. — Kepala Dinas Pertanahan menjadi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
  28. Muhammad Hatim, S.STP., M.Tr.A.P. — Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menjadi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian.
  29. Dr. Ir. Fathur Rahim, S.T., M.T. — Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
Baca Juga  Walikota Makassar Resmikan Hotel Hyatt

12 PEJABAT YANG TIDAK BERGESER

  1. Muhammad Rheza — Kepala Dinas Perhubungan.
  2. Andi Bukti Djufrie — Kepala Dinas Sosial.
  3. Andi Azma Zulistia Ekayanti — Kepala Inspektorat.
  4. Andi Irwan Bangsawan — Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
  5. Aidil Adha — Kepala BRIDA Makassar.
  6. Achmad Hendra Hakamuddin — Kepala Dinas Pariwisata.
  7. Hasanuddin — Kepala Satpol PP.
  8. Ita Isdiana Anwar — Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
  9. Andi Pattiware — Kepala Dinas Kebudayaan.
  10. Andi Asminullah — Kepala Badan Pendapatan Daerah.
  11. Fadly Wellang — Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
  12. Andi Herfida Attas — Staf Ahli.

Penulis : Upiq

 Komentar

Berita Terbaru
Hukum20 November 2026 16:09
Perisai SI Sulsel Desak APH Bongkar Dugaan Mafia Alsintan, Kadis Pertanian Diminta Diperiksa
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Dewan Pimpinan Daerah Perisai Syarikat Islam (Perisai SI) Sulawesi Selatan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut tunta...
Daerah20 November 2026 14:27
Selangkah Lagi Jadi Terbaik, Barru Tempel Ketat Takalar dalam Evaluasi Statistik Sektoral Sulsel
BARRU, Trotoar.id — Kabupaten Barru kembali menunjukkan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis data. Pada Evaluasi Penyelen...
Daerah20 November 2026 14:22
Buka Kapolres Barru Cup 2026, Andi Ina Bidik Lahirnya Atlet Tenis Berprestasi Sejak Usia Dini
BARRU, TROTOAR.ID — Masa depan olahraga tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kompetisi, tetapi juga sejauh mana pembinaan dilakukan sejak usia dini...
Metro20 November 2026 14:16
Cegah Korupsi Dana Desa, Pemprov Sulsel Verifikasi 10 Calon Desa Percontohan Antikorupsi
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan be...