Pemprov Sulsel

Cegah Korupsi Dana Desa, Pemprov Sulsel Verifikasi 10 Calon Desa Percontohan Antikorupsi

MUHAMMAD LUTFI
MUHAMMAD LUTFI

Jumat, 20 November 2026 14:16

Cegah Korupsi Dana Desa, Pemprov Sulsel Verifikasi 10 Calon Desa Percontohan Antikorupsi

MAKASSAR, TROTOAR.ID — Besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

Transparansi penggunaan anggaran, pengawasan, serta keterlibatan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan di tingkat desa.

Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui program Percontohan Desa Antikorupsi.

Sebanyak 10 desa dari 10 kabupaten di Sulawesi Selatan kini menjalani verifikasi lapangan sebagai calon Percontohan Desa Antikorupsi.

Proses penilaian berlangsung pada 12–16 November 2026 untuk mengukur sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Verifikasi tersebut bukan sekadar pemeriksaan kelengkapan administrasi. Tim penilai turun langsung untuk memastikan praktik tata kelola pemerintahan yang bersih benar-benar berjalan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Sebelum memasuki tahapan verifikasi lapangan, seluruh desa telah mengikuti pendampingan intensif melalui lima kali monitoring dan evaluasi (monev) secara daring bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pendampingan tersebut diarahkan untuk memperkuat kesiapan pemerintah desa dalam memenuhi berbagai indikator penilaian sekaligus membangun sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan.

Untuk memastikan penilaian berjalan menyeluruh, Pemprov Sulsel membentuk empat kelompok kerja tim penilai.

Tim melibatkan unsur Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel.

Sepuluh desa yang menjadi sasaran verifikasi masing-masing adalah Desa Mario di Kabupaten Wajo, Desa Temmappaduae di Kabupaten Maros, Desa Mallari di Kabupaten Bone, Desa Siddo di Kabupaten Barru, Desa Bonto Jai di Kabupaten Bantaeng, Desa Salohe di Kabupaten Sinjai, Desa Possi Tanah di Kabupaten Bulukumba, Desa Tabarano di Kabupaten Luwu Timur, Desa Baloli di Kabupaten Luwu Utara, dan Desa Topejawa di Kabupaten Takalar.

Dalam sambutan tertulisnya, Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, Marwan Mansyur, menekankan bahwa penguatan integritas pemerintahan desa merupakan kebutuhan mendasar dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas.

Sambutan tersebut dibacakan oleh masing-masing ketua tim penilai saat melakukan kunjungan ke desa yang menjadi lokus verifikasi.

Menurut Marwan, desa kini tidak hanya menjadi ujung tombak pelayanan publik, tetapi juga pusat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat.

Besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa harus diikuti sistem pengawasan yang kuat, transparan, dan akuntabel agar tidak membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Urgensi pengawasan tersebut tergambar dalam catatan Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2020. Dari 416 kasus korupsi yang dipetakan berdasarkan lembaga, sebanyak 141 kasus terjadi di lingkungan pemerintahan desa.

Sementara itu, pemetaan berdasarkan aktor pada tahun yang sama mencatat 132 kepala desa terjerat kasus korupsi.

Tren penanganan perkara yang melibatkan aparatur desa juga menunjukkan angka yang perlu menjadi perhatian. Data Kejaksaan mencatat 187 perkara pada 2023, meningkat menjadi 275 perkara pada 2024, dan mencapai 535 perkara pada 2025.

Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa penguatan sistem pencegahan korupsi harus dimulai dari lingkungan pemerintahan paling dekat dengan masyarakat.

“Oleh karena itu, Program Desa Antikorupsi tidak boleh dipandang sekadar pemenuhan syarat administratif demi meraih predikat tertentu. Lebih dari itu, ini adalah gerakan bersama untuk menumbuhkan budaya jujur dan berintegritas, mulai dari penyelenggara pemerintahan desa hingga seluruh elemen masyarakat,” pesan Marwan.

Ia menegaskan, keberhasilan program Desa Antikorupsi tidak cukup diukur dari hasil penilaian atau predikat yang diperoleh.

Hal yang lebih penting adalah konsistensi pemerintah desa dalam menjaga amanah dan mempertahankan tata kelola pemerintahan yang bersih setelah proses penilaian selesai.

Kepala desa dan perangkatnya diharapkan menjadi teladan dalam menjalankan pemerintahan. Sementara itu, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diminta mengoptimalkan fungsi pengawasan, serta masyarakat didorong untuk berani menyampaikan laporan apabila menemukan indikasi penyimpangan.

Kelima komponen tersebut meliputi penguatan tata laksana, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, partisipasi masyarakat, serta penguatan kearifan lokal.

Penilaian dilakukan melalui pemeriksaan dokumen fisik maupun digital, pemaparan kepala desa, hingga pemeriksaan langsung terhadap kondisi faktual di lapangan.

Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari keterbukaan informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), mekanisme pengaduan masyarakat, hingga transparansi penyaluran bantuan sosial.

Tim juga menggali informasi melalui wawancara dengan berbagai unsur masyarakat. Di antaranya perangkat desa, BPD, pengurus BUMDes, rekanan kegiatan desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, hingga pegiat lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Keterlibatan berbagai unsur tersebut penting untuk memastikan bahwa praktik transparansi dan akuntabilitas tidak hanya terlihat dalam dokumen administrasi, tetapi juga berjalan dalam kehidupan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehari-hari.

Berdasarkan instrumen penilaian KPK, desa yang memperoleh nilai minimal 90 atau masuk kategori AA dengan predikat Istimewa dapat dinyatakan layak menjadi Percontohan Desa Antikorupsi melalui rapat pleno.

Penetapan tersebut tetap disertai catatan evaluasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah desa.

Melalui verifikasi ini, Pemprov Sulsel berharap 10 desa yang menjadi calon percontohan mampu memenuhi seluruh kriteria penilaian sekaligus menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya.

Lebih dari sekadar mengejar predikat, program ini diharapkan melahirkan budaya pemerintahan desa yang bersih, terbuka, dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pengelolaan anggaran desa tidak hanya berorientasi pada penyerapan dana dan pembangunan fisik, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa dibayangi praktik penyimpangan.

Pemprov Sulsel pun berharap desa dapat menjadi fondasi terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, dimulai dari tingkat paling dekat dengan kehidupan masyarakat. (*)

Penulis : Anti

 Komentar

Berita Terbaru
Hukum20 November 2026 16:09
Perisai SI Sulsel Desak APH Bongkar Dugaan Mafia Alsintan, Kadis Pertanian Diminta Diperiksa
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Dewan Pimpinan Daerah Perisai Syarikat Islam (Perisai SI) Sulawesi Selatan mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) mengusut tunta...
Daerah20 November 2026 14:27
Selangkah Lagi Jadi Terbaik, Barru Tempel Ketat Takalar dalam Evaluasi Statistik Sektoral Sulsel
BARRU, Trotoar.id — Kabupaten Barru kembali menunjukkan peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis data. Pada Evaluasi Penyelen...
Daerah20 November 2026 14:22
Buka Kapolres Barru Cup 2026, Andi Ina Bidik Lahirnya Atlet Tenis Berprestasi Sejak Usia Dini
BARRU, TROTOAR.ID — Masa depan olahraga tidak hanya ditentukan oleh banyaknya kompetisi, tetapi juga sejauh mana pembinaan dilakukan sejak usia dini...
Metro20 November 2026 14:12
Dua Tahun Berturut-turut Terbaik CKG Regional Tengah, Sulsel Perkuat Layanan Kesehatan hingga Pelosok
MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerataan pelayanan kesehatan menjadi salah satu pekerjaan besar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Tantangannya bukan ha...