MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerataan pelayanan kesehatan menjadi salah satu pekerjaan besar Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Tantangannya bukan hanya memastikan masyarakat memperoleh akses pemeriksaan kesehatan, tetapi juga menghadirkan layanan medis berkualitas hingga wilayah kepulauan, pegunungan, dan daerah terpencil.
Komitmen tersebut kembali ditegaskan pada momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Selatan.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, memimpin upacara peringatan HKN yang berlangsung di Lapangan Upacara Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (19/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Fatmawati membacakan sambutan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, yang mengusung tema “Sehat untuk Semua”.
Tema tersebut menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara. Karena itu, akses terhadap pelayanan kesehatan harus tersedia secara merata tanpa membedakan kondisi ekonomi maupun wilayah tempat tinggal masyarakat.

Dalam sambutan Menteri Kesehatan, ditegaskan tiga pijakan utama transformasi kesehatan nasional, yakni mencegah masyarakat jatuh sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap, serta menjamin kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
“Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan tiga pijakan utama yang telah dan akan terus kita persiapkan bersama: mencegah sebelum sakit; mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap; dan menjamin kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia,” demikian kutipan sambutan Menkes yang dibacakan Fatmawati.
Pesan tersebut sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang terus memperkuat pelayanan kesehatan, mulai dari deteksi dini penyakit, peningkatan fasilitas kesehatan dasar, hingga pemerataan tenaga medis dan dokter spesialis.
Salah satu program yang menjadi perhatian pemerintah adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk Indonesia telah menjalani pemeriksaan kesehatan melalui program tersebut. Layanan CKG juga telah tersedia di seluruh kabupaten dan kota.
Program ini menjadi instrumen penting untuk mendeteksi risiko penyakit sejak dini, termasuk hipertensi, diabetes, dan kanker.
Integrasi pemeriksaan kesehatan juga mendukung penemuan kasus tuberkulosis (TBC). Sepanjang 2026, lebih dari 700.000 kasus TBC telah terdeteksi dan 90 persen di antaranya telah memulai pengobatan.
Pemerintah juga mendorong perubahan perilaku masyarakat melalui edukasi gizi dan penerapan sistem label Nutri-Level untuk membantu konsumen mengenali kandungan gula, garam, dan lemak dalam produk minuman.
Dalam sambutan tersebut, Menteri Kesehatan turut menekankan pentingnya penguatan fasilitas kesehatan melalui pembangunan dan renovasi puskesmas, peningkatan kapasitas rumah sakit daerah, pemerataan dokter spesialis, serta penguatan pembiayaan kesehatan.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sendiri telah mencakup 284 juta jiwa atau sekitar 98 persen penduduk Indonesia.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. Evi Mustikawati Arifin, mengungkapkan bahwa perluasan CKG menjadi salah satu program prioritas yang terus diperkuat pemerintah daerah.
Bahkan, Sulawesi Selatan berhasil mempertahankan penghargaan sebagai provinsi dengan capaian CKG terbaik Regional Indonesia Bagian Tengah selama dua tahun berturut-turut.
Prestasi tersebut menjadi indikator keberhasilan perluasan akses pemeriksaan kesehatan sekaligus motivasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Sulsel.
Namun, Pemprov Sulsel tidak hanya berfokus pada layanan pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Pemerintah juga mengembangkan Pelayanan Kesehatan Bergerak dan Tenaga Kesehatan Bergerak untuk menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan, pegunungan, dan daerah terpencil.
Melalui program tersebut, pelayanan kesehatan diupayakan semakin dekat dengan masyarakat, termasuk menghadirkan akses dokter spesialis bagi warga yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas dan tenaga medis.
Penguatan layanan kesehatan dasar juga dilakukan melalui penerapan Integrasi Layanan Primer (ILP) di puskesmas.
Pendekatan ini mengintegrasikan pelayanan berdasarkan siklus hidup, mulai dari ibu hamil, bayi dan anak, kelompok usia produktif, hingga lanjut usia.
Di sisi lain, perlindungan kesehatan masyarakat terus diperluas melalui program JKN, terutama bagi kelompok miskin dan rentan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Dalam meningkatkan kualitas pelayanan rujukan, Pemprov Sulsel juga mendorong penguatan fasilitas kesehatan, digitalisasi pelayanan, serta pengembangan Rumah Sakit Regional Wilayah Selatan dan Wilayah Utara.
Pembangunan Rumah Sakit Regional Wilayah Selatan di Malino, Kabupaten Gowa, telah dimulai melalui peletakan batu pertama pada 30 Juli 2026.
Kehadiran rumah sakit regional tersebut diharapkan memperkuat akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan lanjutan, sekaligus mendekatkan fasilitas rujukan bagi warga yang selama ini harus menempuh perjalanan lebih jauh untuk mendapatkan layanan medis.
Selain penguatan fasilitas, Dinas Kesehatan Sulsel juga menjalankan sejumlah program prioritas untuk menangani persoalan kesehatan masyarakat.
Melalui Program Aksi Stop Stunting 2026, intervensi gizi dan pendampingan keluarga telah menjangkau 3.060 desa dan kelurahan di 24 kabupaten/kota.
Sementara dalam penanganan TBC, hingga 19 Juli 2026 telah ditemukan 14.463 kasus positif dari estimasi target penemuan sebanyak 45.556 kasus.
Upaya penemuan kasus, pemeriksaan, dan pengobatan terus diperkuat untuk mendukung target eliminasi TBC pada 2030.
Di bidang penanggulangan kusta, program kemoprofilaksis telah menjangkau 13.959 orang atau mencapai 139,59 persen dari target 10.000 orang.
Pelaksanaannya melibatkan 257 puskesmas yang tersebar di 24 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa agenda pembangunan kesehatan tidak hanya diarahkan pada peningkatan akses pelayanan, tetapi juga penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang masih menjadi tantangan di masyarakat.
Ke depan, Dinas Kesehatan Sulsel menetapkan enam prioritas pembangunan kesehatan.
Pertama, memperluas CKG dan memperkuat upaya promotif serta preventif. Kedua, pemerataan akses pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan dan terpencil.
Ketiga, meningkatkan mutu rumah sakit dan ketersediaan dokter spesialis. Keempat, mempercepat penurunan angka stunting.
Kelima, memperkuat ketahanan sistem kesehatan, dan keenam, mendorong transformasi digital serta perbaikan tata kelola pelayanan kesehatan.
Untuk memastikan seluruh agenda tersebut berjalan optimal, Dinas Kesehatan Sulsel memperkuat koordinasi dengan 24 pemerintah kabupaten/kota.
Optimalisasi peran puskesmas, pemerataan tenaga kesehatan, serta jaminan ketersediaan obat dan alat kesehatan menjadi bagian penting dari strategi tersebut.
Monitoring dan evaluasi berbasis data juga terus dilakukan agar setiap program memiliki target yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Prinsipnya, setiap program kesehatan harus memiliki target yang terukur dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami terus memperkuat kolaborasi dengan 24 kabupaten/kota, mengoptimalkan puskesmas, serta memastikan ketersediaan tenaga kesehatan, obat, dan alat kesehatan agar pelayanan semakin merata,” ujar Evi.
Peringatan HKN ke-62 menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan kesehatan tidak cukup diukur dari banyaknya fasilitas yang dibangun atau jumlah masyarakat yang menjalani pemeriksaan.
Ukuran yang lebih penting adalah semakin mudahnya masyarakat mendapatkan pelayanan, semakin cepat penyakit terdeteksi, serta semakin banyak warga yang mampu menjalani kehidupan sehat dan produktif.
Sebagaimana pesan Menteri Kesehatan dalam sambutannya, “Indonesia yang kuat berawal dari rakyat yang sehat.” (*)



Komentar