TROTOAR.ID — Pengamat hukum dari Universitas Islam Neheri Alauddin (UIN) Makassar Syamsuddin Rajab menganggap dakwaan jaksa KPK kepada mantan menteri sosial yanh menjeratnya dengan pasal 11 dan 12 UU Tipikor tersebut merupakan pasal yang keliru.
Mengingat saat peristiwa dugaan korupaib
yang terjadi dikalan Isrus Marhamenjabat senagai sekjen dan bukam sebagai pejabat negara
“Mungkin lebih ke pasall 55 ayat 1 (1) soal penyertaan. Pertanyaannya apakah relevan dengan peristiwa tipikor atau tidak berhubungan dengan peristiwa tersebut,” kata Syamsuddin Rajab sapaan akrabnya, Rabu (16/1/2019).
Oleh karena itu priabyang akrab disapan Ollenk ini meminta kepada jaksa untuk berhati-hati dan mencermati dakwaan yang di dakwakan kepada IM.
Dalam amatannya dia mengaku jika kasus yang sanggahkan kepada IM merupakak kasus yang diduga sebagai hal yang sarat akan kepentingan politik
“Saya melihat kasus ini ada kaitan dengan pertarungan dalam internal Golkar maupun kepentingan eksternal terhadap hiruk-pikuk Golkar khususnya dalam perebutan Ketum Golkar, Sebagai politisi dengan jabatan sekjen, wajar saja IM berminat jadi Ketum, tidak ada yang salah dengan reputasi dan karier politiknya selama ini,” kata Direktur Eksekutif Jenggala Centre ini
Olehnya, larena itu sambung Ollenk, yang seharusnya diuji dalam kasusbtersebut adalah hubungan langsung dakwaan dengan kegaduhan internal Golkar, dimana saat itu IM sebagai Sekjen dan Airlangga Hartarto sebagai pejabat Ketum yang ditetapkan dalam pleno DPP sebelum Munaslub dilaksanakan.
“Jika hanya Sekjen saja, korupsi politik tidak mungkin terjadi. Dalam hal itu hubungan-hubungan struktural KPK harus berani membongkarnya, jika tidak maka lebih terkesan dalam kasus ini, IM jadi target tunggal selain Eni Saragih yang memang pejabat negara dan berhubungan dengan mitra kerjanya di bidang energi,” kata Alumni Program Doktor Unpad ini.
Komentar