Aset Tanah Milik NA Disita KPK, Djusman AR: Unsur TPPU Terpenuhi

Awal Febri
Awal Febri

Jumat, 18 Juni 2021 18:11

Djusman AR Aktivis Anti Korupsi
Djusman AR Aktivis Anti Korupsi

Trotoar.id, Makassar — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita bangunan dan sebidang tanah milik dari Nurdin Abdullah di pucak kabupaten Maros. 

Aset tersebut disita KPK setelah KPK memeriksa seorang pengusaha l Muh Hasmin Badoa, terkait pembelian tanah oleh tersangka  Nurdin Abdullah atau NA.

“Muh Hasmin Badoa (wiraswasta), dimintai keterangan terkait dengan pembelian tanah oleh tersangka NA, yang diduga sumber uang pembelian lahan tersebut dari para kontraktor yang mendapatkan pekerjaan proyek di Pemprov Sulsel,” kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya kemarin. 

Baca Juga  KPK Rekomendasikan Penyelamatan 7 Aset Negara di Makassar

Tanah dan bangunan yang berlokasi di Pucak Kabupaten Maros, disita KPK sebagai barang bukti atas dugaan tindak pidana kejahatan korupsi yang dilakukan tersangka Nurdin Abdullah. 

Sehingga banyak pihak mendorong KPK agar kiranya, KPK bisa menerapkan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap tersangka NA 

Seperti yang disampaikan Penggiat anti korupsi Djusman AR Koordinator Forum Komunikasi Lintas (FoKaL) NGO Sulawesi,

Dan koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) Sulselbar menyebutkan penyitaan aset milik NA oleh KPK menunjukkan arah jika KPK akan menjerat NA dengan pasal TPPU berdasarkan 

Baca Juga  KPK Resmi Tahan Mantan Direktur PLN

UU Nomor 8 Tahun 2010.

“Jika benar aset yang disita KPK berasal dari kejahatan Korupsi, maka sudah sepantasnya KPK menerapkan Pasal TPPU kepada tersangka NA, sebab pembelian aset yang dilakukan tersangka kuat dugaan dari setoran dari pihak kontraktor,” Jelasnya 

Namun soal apakah penyidik KPK nantinya akan menerapkan pasal itu, dia tidak ingin mendahului proses hukum, dan semua akan terjawab jika kasus tersangka NA disidangkan di Pengadilan. 

Baca Juga  NH Blusukan ke Pasar Tomoni, Ini Curhatan Pedagang Takjil 

Bahkan dirinya menyebutkan dalam UU TPPU 

Ditegaskan, aset yang diperoleh dari kejahatan tindak pidana korupsi merupakan unsur dari pelanggaran UU TPPU, apalagi keterangan saksi dan fakta persidangan mengarah ke arah sana. 

“Nanti kita lihat di pengadilan, sebab unsur-unsur dalam UU TPPU unsur sudah terpenuhi tinggal bagaimana penyidik menerapkan pasal itu ke tersangka NA,” Katanya 

Penulis : Upi

 Komentar

Berita Terbaru
Politik06 November 2026 22:26
Ribuan Massa Padati Harlah ke-15 NasDem di Sidrap, 212 Kader Penggerak Resmi Dilantik
SIDRAP, TROTOAR.ID — Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-15 Partai NasDem di Sulawesi Selatan menjadi momentum konsolidasi kekuatan politik partai hin...
Metro06 November 2026 21:02
IPM Sulsel 2026 Tembus 76,66, Bone Catat Pertumbuhan Tertinggi
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Kualitas pembangunan manusia di Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Pemban...
Politik06 November 2026 16:39
IAS Minta Pengurus Golkar Sulsel Melek Media dan Digital, Jangan Gagap Zaman
JAKARTA, TROTOAR.ID — Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), meminta seluruh jajaran pengurus dan kader Golkar di...
Daerah06 November 2026 15:36
Langkah Sidrap Membangun Kesejahteraan Berbuah Anugerah Cita Negeri 2026
JAKARTA, TROTOAR.ID — Upaya Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas kesehatan, da...