TROTOAR.ID — Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa POlitisi Senior Partai Demokrasi Indoensia Perjuangan (PDI-P) Tjahjo Kumolo yang juga selaku Menteri dalam Negeri dalam pembahasan perizinan proyek Meikarta.
Dalam pemeriksaana tersebut, Penyidik KPK juga, mengkonfirmasi langsung Mendagri mengenai sejumlah rapat bersama yang dilakukan dengan Komisi II DPR dan Ditjen Otda Kemendagri terkait mega proyek Meikarta.
“Terhadap saksi Mendagri (Tjahjo Kumolo), penyidik mendalami terkait proses perizinan dengan mengkonfirmasi sejumlah rapat yang dilakukan di Komisi II DPR RI dan Ditjen Otda Kemendagri,” ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Jumat (25/1/2019) sepetti dikutip detik.com
Dalam pemeriksaan, Tjahjo dicerca sejumlah perntanyaan soal fakta persidangan dalam kasus suap Meikarta, termasuk adanya komunikasi yang dilakukan Politisi PDIP dengan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah Yasin, yang mana Politisi Golkar Neneng pernah menyebut nama Tjahjo dalam sidang.
“Penyidik juga mengkonfirmasi terkait sejumlah fakta persidangan, termasuk komunikasi dengan Bupati Bekasi,” ujar Febri.
Selain Tjahjo, KPK menelusuri adanya dugaan aliran dana proyek Meikerta yang mengalir ke sejumllah anggota DPRD Kabupaten Bekasu dengan memeriksa Wakil Ketua DPRD Bekasi Jejen Sayuti, dan anggota DPRD Bekasi Cecep Nur, serta Sekretaris Dinas Pariwisata, Budaya, Pemuda, dan Olahraga Henry Lincoln sebagai saksi dalam kasus suap proyek Meikarta.
“Penyidik juga meminta keterangan Anggota D{RD abupaten Bekasi, terkait aliran dana yang dduga mengalir kesejumlah anggota DPRD Kabupaten Bekasi,” kata dia.
dan utnuk ekdua anggota DPRD yang diperiksa sebagai saksi, Febri menyebut penyidik mendalami pembentukan pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) terkait perizinan proyek Meikarta dimana cecep merupakan Ketua Pansus RDTR saat itu.
“Cecep, diperiksa penyidik untuk mendalami pengetahuan dan perannya dalam proses perubahan aturan tata ruang di Kabupaten Bekasi sesuai kapasitas yang bersangkutan dalam sebagai Ketua Pansus Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Terhadap saksi Henry Lincoln, penyidik mendalami pengetahuan dan perannya dalam Pansus RDTR Kabupaten Bekasi,” kata Febri.
Diketahui dalam kasus suapmproyel perizinan Meikarta, KPK telah menetapkan 9 tersangka, diantaranya Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Nahor, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi, Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryadi, Konsultan Lippo Group Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group Henry Jasmen.
Para tersangka dari jajaran Pemkab Bekasi diduga menerima Rp 7 miliar terkait perizinan proyek Meikarta. Duit itu disebut sebagai bagian dari fee fase pertama yang bernilai total Rp 13 miliar.
Komentar