Gandeng Lembaga Hukum, Proyek Pemkot Makassar di Kepolisian

Suriadi
Suriadi

Rabu, 27 Maret 2019 17:07

Gandeng Lembaga Hukum,   Proyek Pemkot Makassar di Kepolisian

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Pemerintah Kota Makassar mengandeng tim reskrim polda Sulsel untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan pengadaan jasa konstruksi yang prosesnya akan segera dijalankan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Asisten II Pemkot Makassar, Bidang Ekonomi Sosial dan Pembangunan, Irwan Bangsawan, saatembuka kegiatan pembinaan jasa kontruksi dan penyusunan pengadaan barang dan jasa yang melibatkan sejumlah perwakilan SKPD lingkup Pemkot Makassar

“Dalam segala bentuk kegiatan jasa konstruksi kita akan melin takan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk mengawasi proses pengadaan jasa konstruksi, agar apa yang di kerjakan tidak mengandung unsur melawan hukum, ” Ungkap Irwan Bangsawan.

Baca Juga  Jufri Rahman Memimpin Upacara Perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 RI di Sulsel

Bahkan dirinya mengapresiasi kegiatan yang diprakarsai oleh dinas PU KOta Makassar, yang memiliki nilai positif dalam mengembangkan SDM lingkup Pemkot Makassar

Apalagi kegiatan yang digelar tersebut upaya untuk memperbaharui regulasi Perpres nomor 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang disisalisasikan kesemua SKPD.

Baca Juga  Bupati Sidrap Kenalkan Wisata Kuliner di Atas Air di Sungai Lampiring

Mantan Kadisnaker Makassar ini juga mengingatkan agar proses tender tidak dilakukan dengan asal-asalan, karena akibatnya bisa bermuara hukum.

Sementara itu Humas PU Makassar Hamka, mengaku, jika kegiatan pelatihan yang digelar dinas PU upaya bagai mana lingkup pemerintah kota dapat memahami regulasi tentang pengadaan barang dan jasa.

Baca Juga  Pemkot Makassar dan IDI Sinergi Percepat Penanganan Covid-19

Menurutny Hamka, hadirnya perwakilan SKPD juaga dihadiri oleh PPTK, bagian keuangan, dan kepala dinas di forum diskusi perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah tersebut harapannya agar proses tender ke depan berjalan akuntable dan transparan.

“Karena sebagaian besar masalah pada dinas terkait cenderung pada lemahanya perencanaan proses tender barang dan jasa, sehingga kerap menjadi temuan pemeriksa,” ujar Hamka.

 Komentar

Berita Terbaru
Metro31 Oktober 2026 14:26
Jelang HUT ke-27, DWP Sulsel Sambangi Dua Panti Asuhan dan Salurkan Bantuan
MAKASSAR, Trotoar.id — Menyambut peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Dharma Wanita Persatuan (DWP) pada Desember 2026 mendatang, DWP Provinsi Su...
Politik31 Oktober 2026 13:39
IAS Tegaskan Anggota Fraksi Golkar Jadi Prioritas Caleg Mendatang
MALINO, Trotoar.id — Ketua DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin (IAS), menegaskan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar di DP...
Politik30 Oktober 2026 22:52
Golkar Sulsel Konsolidasikan Kekuatan di Malino, IAS Tekankan Soliditas dan Kesatuan Gerak
MAKASSAR, Trotoar.id — Partai Golkar Sulawesi Selatan mulai memperkuat fondasi organisasi di bawah kepemimpinan Ilham Arief Sirajuddin (IAS). Melalu...
Hukum30 Oktober 2026 22:09
MK Tolak Gugatan Perpanjangan Masa Jabatan DPRD hingga 2031, Nasib Transisi Pemilu Menunggu Regulasi
JAKARTA, Trotoar.id — Harapan memperpanjang masa jabatan anggota DPRD hasil Pemilu 2024 hingga 2031 belum menemukan kepastian hukum. Mahkamah Konsti...