TROTOAR.ID, MAKASSAR — Pemeriksaan yang dilakukan panitia aHak angket DPRD Sulsel menemukan sejumlah fakta dugaan pelanggaran yang dilakukan pemerintah provinsi terhadap pelantikan sejumlah pejabat eselon III dan IV pemrov Sulsel.
Hal tersebut terkuat saat panitia hak angket DPRD Sulsel, mengorek keterangan dari mantan sekretaris Kepegawaian Daerah (BKD) Lubis dalam pemeriksaan panitia aHak angket.
Dalam keterangannya, Lubis menjelaskan jika prosedur pengusulan pejabat eselon III dan IV pemrov Sulsel, tidak biasa terjadi, pasalnya banyak pejabat yang dianggap tidak memenuhi syarat dari segi kepangkatan menduduki jabatan di pemerintahan ini.
Dirinya sendiri juga selaku, sekretaris BKD pada saat iti tidak pernah dilibatkan dalam proses mutasi yang dilakukan pemrov Sulsel, meskipun dirinya menjabat sebagai sekretaris badan yang mengurusi pegawai.
“Saya tidak pernah dilibatkan dalam proses mutasi yang dilakukan pemrov Sulsel, dan kalau pun saya dilibatkan pasti saya libas, orang yang tidak memenuhi syarat kepangkatan untuk mendapat jabatan,” Kata Lubis saat menjawab pertanyaan anggota Fraksi Golkar Imran Tenri Tata.
Lubis mengaku jika mengacu pada proses dan aturan, dirinya sebagai sekretaris pasti dilibatkan, namun untuk tahun 2019, proses pelantikan dan mutasi dirinya tidak dilibatkan sedikit pun dalam proses tersebut.
Dirinya juga mengaku jika Gubernur dan Wakil Gubernur tidak menjalankan apa yang menjadi rekomendasi dari Komisi ASN, yang salah satunya meminta agar pemrov melakukan pembatalan pengangkatan pejabat yang dianggap tidak memenuhi syarat kepangkatan dan admnistrasi bagi seorang ASN untuk menduduki jabatan.
Sehingga Lubis saat menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota pansus hak angket menilai jika kebijakan Gubernur dan wakil tidak mengindahkan apa yang menjadi rekomendasi KASN.
“Jelas Pak melanggar, sebab ada mekanisme yang mengatur orang untuk mendapat jabatan pada pemerintahan, “kata Lubis saat menjawab pertanyaan anggota Fraksi PPP Amran (Upi)
Komentar