ENREKANG, Trotoar.id — Peta politik internal Partai Golkar Kabupaten Enrekang memasuki babak baru.
Penundaan Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Enrekang yang semula dijadwalkan 3 November 2026, membuka ruang bagi munculnya sejumlah alternatif figur yang dinilai mampu menakhodai partai berlambang pohon beringin tersebut.
DPD I Partai Golkar Sulawesi Selatan menjadwalkan ulang pelaksanaan Musda Golkar Enrekang pada 25 November 2026.
Di tengah penundaan tersebut, nama Abdul Rahman Bando mulai menguat sebagai salah satu figur alternatif yang diharapkan mendapatkan diskresi dari DPP untuk memimpin Golkar Enrekang.
Posisi Rahman Bando yang saat ini menjadi salah satu wakil ketua DPD I Golkar Sulsel menjadi modal tersendiri. Pengalamannya sebagai birokrat dan keterlibatannya dalam dinamika politik juga menjadi pertimbangan sejumlah kalangan.
Dorongan terhadap Rahman Bando tidak hanya datang dari kalangan eksternal partai. Dukungan juga disuarakan anggota Fraksi Golkar DPRD Enrekang yang menilai sosok tersebut memiliki kapasitas untuk menyatukan kekuatan kader sekaligus mengembalikan kejayaan Golkar di daerah itu.
Anggota Fraksi Golkar DPRD Enrekang, Rahmat Saleh, secara terbuka menyebut mayoritas kader dan basis pendukung Golkar menginginkan Abdul Rahman Bando memimpin DPD II Golkar Enrekang.
Menurutnya, Golkar membutuhkan figur yang memahami kebutuhan kader sekaligus mampu membaca dinamika politik dan aspirasi masyarakat.
“Saya ini anggota Fraksi Golkar, tahu apa kebutuhan masyarakat. Pak Rahman Bando salah satu calon ketua yang diinginkan kader dan masyarakat untuk memimpin Partai Golkar di Kabupaten Enrekang,” kata Rahmat Saleh, Rabu (4/11/2026).
Bagi Rahmat, tantangan Golkar Enrekang ke depan bukan hanya menyelesaikan persoalan pergantian kepemimpinan, tetapi juga membangun kembali kekuatan organisasi hingga ke tingkat akar rumput.
Ia menilai Rahman Bando memiliki kemampuan mempertemukan berbagai kelompok dan kepentingan dalam satu barisan politik yang lebih solid.
“Kita ingin mencari ketua yang paham dinamika yang dihadapi partai sekarang ini, demi merebut kejayaan Partai Golkar dengan perolehan kursi terbanyak di DPRD. Paham bagaimana konsolidasi menjadi salah satu cara menguatkan potensi kejayaan. Nah, Pak Rahman Bando ada di situ, yang paham kebutuhan kader,” ujarnya.
Rahmat juga melihat kepemimpinan Rahman Bando berpotensi memperkuat peran Fraksi Golkar DPRD Enrekang dalam menjalankan fungsi politik dan pengawasan terhadap pemerintahan daerah.
Menurutnya, hubungan komunikasi yang baik antara partai, fraksi, dan pemerintah daerah diperlukan agar aspirasi masyarakat dapat diperjuangkan secara optimal.
“Tentu akan menjadi penyemangat bagi kami di Fraksi Golkar dalam mengawal kebijakan Pak Bupati dalam menghadirkan pembangunan untuk masyarakat Kabupaten Enrekang,” jelasnya.
Dukungan terhadap Rahman Bando juga mendapat perhatian dari kalangan pengamat politik.
Direktur Profetik Institute, Asratillah, menilai Abdul Rahman Bando layak diperhitungkan sebagai salah satu figur alternatif dalam kontestasi kepemimpinan Golkar Enrekang.
Menurutnya, dinamika politik Enrekang selama ini tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dua kekuatan besar yang memiliki pengaruh, yakni kelompok Muslimin Bando dan kekuatan politik Bupati Enrekang Yusuf Ritangnga.
Dalam situasi politik yang diwarnai persaingan dua kelompok tersebut, Golkar membutuhkan figur yang mampu membangun posisi alternatif, menjaga independensi organisasi, sekaligus merangkul berbagai kepentingan.
“Menurut saya, Abdul Rahman Bando layak dipertimbangkan sebagai salah satu figur kuat untuk memimpin Golkar Enrekang. Terutama jika rekam jejak politiknya memang menunjukkan kemampuan menjaga eksistensi partai di tengah persaingan dua kekuatan besar, yakni kelompok Muslimin Bando dan Bupati Yusuf Ritangnga,” ungkap Asratillah.
Ia menilai kepemimpinan partai tidak semestinya hanya bertumpu pada kedekatan dengan elite tertentu. Lebih dari itu, seorang ketua harus mampu menjaga kemandirian organisasi dan membangun komunikasi dengan seluruh kelompok politik.
Asratillah juga melihat latar belakang Rahman Bando sebagai birokrat menjadi modal yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat tata kelola organisasi, membenahi struktur, serta menyusun strategi politik Golkar Enrekang.
Namun, menurutnya, ada sejumlah indikator yang harus menjadi ukuran sebelum seseorang dinilai layak memimpin partai.
“Ada tiga ukuran yang perlu diuji, yakni penerimaan kader di tingkat bawah, kemampuan membangun komunikasi dengan seluruh kelompok politik, dan kapasitas mengembalikan kekuatan elektoral Golkar,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengalaman Rahman Bando dalam birokrasi dan kontestasi Pilkada Makassar 2020 dapat menjadi modal personal. Namun, pengalaman tersebut harus dibuktikan melalui kemampuan membangun kerja organisasi yang konkret.
Asratillah juga mengingatkan DPD I Golkar Sulsel agar tidak mengabaikan sejarah dinamika kepemimpinan Golkar Enrekang dalam menentukan figur ketua berikutnya.
Pada 2021, Muslimin Bando terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Golkar Enrekang. Namun, setelah mengundurkan diri dari Partai Golkar pada September 2023, kepemimpinan partai beralih kepada Muh Irpan melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) pada Desember 2023.
Rangkaian pergantian tersebut, menurut Asratillah, menjadi pelajaran bahwa Golkar Enrekang membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjaga keberlangsungan organisasi tanpa bergantung pada satu figur maupun kelompok tertentu.
Ia menilai Rahman Bando berpotensi menjadi figur pemersatu apabila mampu menjaga jarak yang sehat dari konflik antarkelompok sekaligus merangkul kader lama dan kekuatan internal partai.
“Saya kira, justru di sinilah pentingnya Golkar Sulsel mempertimbangkan Abdul Rahman Bando. Sejarah Golkar Enrekang memperlihatkan bahwa persoalan kepemimpinan bukan hal sederhana. Jika Abdul Rahman Bando mampu membangun jarak yang sehat dari konflik antarkelompok sekaligus merangkul kader lama, ia berpotensi menjadi figur pemersatu,” tuturnya.
Meski demikian, Asratillah mengingatkan agar proses pergantian kepemimpinan tidak kembali menempatkan masa depan organisasi pada ketergantungan terhadap figur kuat di luar struktur kaderisasi.
Terlebih, Musda Golkar Enrekang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2026, tetapi harus ditunda karena dua kandidat, Saleh Rahim dan Khaerul La Tanro, masih menunggu dokumen diskresi dari DPP Partai Golkar.
Dalam situasi tersebut, Golkar Sulsel dinilai perlu memastikan proses pergantian kepemimpinan tetap memberikan ruang yang adil bagi kader internal, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan konsolidasi organisasi.
“Jadi, Abdul Rahman Bando layak dipertimbangkan, tetapi kelayakan itu harus dibuktikan melalui dukungan organisasi, rekam jejak konsolidasi, dan kemampuannya membangun Golkar yang lebih inklusif,” tutup Asratillah.
Dengan jadwal Musda yang kini bergeser ke 25 November 2026, dinamika internal Golkar Enrekang masih akan terus berkembang.
Nama Rahman Bando kini masuk dalam perbincangan sebagai alternatif kepemimpinan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan mekanisme dan kewenangan organisasi Partai Golkar.
Pertaruhan Golkar Enrekang bukan sekadar menentukan siapa yang akan menduduki kursi ketua, melainkan bagaimana menghadirkan kepemimpinan yang mampu menyatukan kader, memperkuat konsolidasi, dan mengembalikan daya saing partai dalam kontestasi politik mendatang.
Komentar