Usai Bertemu Wapres, Ni’Matullah Sebut JK Tidak Mau Ikut Campur Urusan Hak Angket

0
151
Wapres JK, bersama Pimpinan DPRD dan Parpol serta Pansus Yang Juga Dihadiri Gubernur dan Wagub

TROTOAR.ID, MAKASSAR — Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’Matullah yang ikut hadir bersama dengan sejumlah anggota Pansus Hak angket di kediaman Wakil Presiden Jusuf Kalla di jalan Haji Bau Makassar membeberkan beberapa hal 

Dimana bapak Jusuf Kalla (JK) menegaskan dirinya tidak akan ikut mencampuri  proses politik yang sedang berjalan di DPRD Sulsel.

Namun JK cuma mengingatkan agar pihak Pemprov Sulsel dan DPRD dapat menjaga harmonisasi antar lembaga. 

“Saya tidak akan masuk-masuki hal-hal yang menyangkut perkembangan hak angket, saya hanya mau ingatkan tetap jaga harmonisasi dan fokus ke masa depan, ” Kata Ni’Matullah mengulang ungkapan JK pada pertemuan malam tadi. 

JK juga berharap agar semua persoalan dapat diselesaikan dengan baik sesuai aturan dan etika, DPRD juga jelasnya memang harus seperti itu, sebagai langkah kontrol dan koreksi terhadap eksekutif bila ada yang dianggap keliru atau salah 

Pada pertemuan tersebut, hadir pula Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, Ketua Umum Golkar Sulsel Nurdin Halid, Ketua DPRD Sulsel MOh. Roem serta beberapa anggota Pansus hak angket yang juga ikut hadir pada pertemuan tersebut. 

Sebelumnya sejumlah anggota Pansus Hak angket DPRD Sulsel, telah menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres pada beberapa hari yang lalu dan menyampaikan hasil dari proses sidang hak angket yang telah dilakukan DPRD Sulsel 

Proses hak angket yang digulingkan DPRD Sulsel juga saat ini telah memasuki babak final, tinggal menunggu apa yang menjadi rekomendasi Pansus Hak angket nantinya yang akan dibacakan pada sidang paripurna 16 Agustus Mendatang. 

Pada sidang sebelumnya pansus hak angket telah meminta keterangan Gubernur Nurdin Abdullah dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman serta sejumlah ahli yang memberikan pandangan akan sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Upi)