Trotoar.id,Makassar – Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Selayar sampai saat ini belum menerbitkan sertipikat tanah milik alm. Ahmad Risman yang berlokasi di Dusun Timur, Desa Polassi, Kecamatan Bonto Sikuyu.
Padahal, berkas terkait permohonan penerbitan sertipikat yang dimasukkan pada tanggal 10 Mei 2019 lalu oleh kuasa ahli waris yakni Ahmad Zulkarnaen telah diterima langsung oleh petugas loket BPN Selayar.
Namun belakangan ini terdengar kabar bahwa BPN Selayar berdalih jika berkas permohonan yang dimasukkan Ahmad Zulkarnain selaku kuasa ahli waris telah hilang, sehingga sertipikat tanah tersebut belum dapat diterbitkan.
Mendengar hal tersebut sontak membuat Ahmad Zulkarnaen geram dan menduga bahwa pihak BPN Selayar dengan sengajah menghilangkan berkas permohonan penerbitan sertipikat tanah miliknya.
“Ini jelas ada kelalaian dikubu BPN, masa berkas kami hilang, ini tidak bisa dibiarkan, kami merasa dipermainkan kalau begini, “ujarnya, Jumat (23/8/2019).
Zulkarnaen menambahkan bahwa selaku Kuasa ahli waris pemilik tanah, sangat menyayangkan sikap pihak BPN Selayar yang seolah-olah tidak memperdulikan warganya.
Padahal, Kata Zulkarnaen secara administrasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk penerbitan sertipikat tanah telah dibayar lunas oleh ahli waris tanah tersebut.
“Sikap BPN selayar sangat kami sayangkan, sebagai pemerintah yang mengurusi soal tanah mestinya dapat melayani warganya dengan baik bukannya dipersulit, “cetus Zulkarnaen selaku Kuasa ahli waris.
Bukan hanya itu saja, Zulkarnaen mengungkapkan kebanyakan masyarakat di Desa Polassi mengeluhkan lambatnya proses penerbitan sertipikat tanah oleh pihak BPN Selayar.
“Bukan hanya saya, banyak masyarakat disini yang mengeluhkan penerbitan sertifikat tanahnya tidak selesai, “ungkap Zulkaenaen.
Lanjutnya Zulkarnaen menuding ada pihak yang menunggangi BPN Selayar yang sengajah menghalang-halangi perihal penerbitan sertipikat tanah miliknya yang berada di Desa Polassi.
“Kami harap Kepala BPN Selayar bisa profesional dalam bekerja, kalau tidak sanggup melayani warganya, turun saja, “tegasnya.
Diketahui, kepemilikan tanah tersebut pernah diklaim oleh Fatmawati, namun hal ini telah dilaporkan ke Polres Selayar dengan perkara dugaan pemalsuan dokumen atas tanah dan telah selesai.
Dimana Fatmawati juga telah memberikan surat pernyataan bahwa surat-surat yang terbit olehnya atas kepemilikan yang berlokasi di Nane, Desa Polassi, Kepulauan Selayar dinyatakan telah batal. ia juga mengakui bahwa kwitansi atas pembelian tanah yang kemudian menjadi dasar atas kepemilikan tidak sesuai yang sebenarnya.
Sehingga Fatmawati dalam hal telah menyurat ke BPN Selayar untuk pencabutan berkas karena surat keterangan kepemilikan tanah yang diklaim dinyatakan tidak berlaku.
Dengan kata lain, telah dibatalkan berdasarkan surat keterangan kepemilikan tanah dengan nomor 01/SKP-DP/III/2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Polassi dan ditanda tangani langsung oleh Fatmawati. (tim)
Komentar