MAKASSAR, Trotoar.id — Persoalan sampah di Kota Makassar tak cukup diselesaikan dengan mengangkut tumpukan sampah dari jalanan dan permukiman.
Tanpa perubahan perilaku masyarakat dan sistem pengolahan yang memadai, sampah akan terus menumpuk, sementara ancaman pencemaran lingkungan semakin besar.
Pemerintah Kota Makassar kini mendorong pembenahan pengelolaan sampah secara terintegrasi, mulai dari rumah tangga, lingkungan permukiman, hingga Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa pembenahan lingkungan harus menjadi prioritas.
Baginya, kota yang bersih bukan sekadar persoalan estetika, melainkan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan daya tarik Makassar sebagai kota tujuan investasi maupun wisata.
“Pembenahan lingkungan harus menjadi prioritas karena wajah kota yang bersih dan sehat merupakan salah satu faktor yang membentuk kesan pertama bagi orang yang datang ke Makassar,” ujarnya, Kamis (29/10/2026).
Pria yang akrab disapa Appi itu menilai, persoalan sampah membutuhkan keberanian untuk mengambil keputusan dan konsistensi dalam menjalankan kebijakan.
Pembenahan, menurutnya, harus dimulai dari persoalan paling mendesak yang selama ini membebani lingkungan perkotaan.
“Saya mengambil keputusan untuk memastikan hal yang paling jorok terlebih dahulu, dan itu yang harus dibenahi,” kata Appi.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan Pemkot Makassar: tidak hanya membersihkan sampah yang terlihat di permukaan, tetapi juga membenahi sistem yang selama ini membuat persoalan sampah terus berulang.
Salah satu perhatian utama Pemkot Makassar adalah TPA Tamangapa yang selama bertahun-tahun menanggung beban timbunan sampah dalam jumlah besar.
Dengan luas kawasan sekitar 21 hektare dan timbunan sampah yang telah mencapai ketinggian signifikan, pengelolaan TPA membutuhkan penanganan yang lebih terencana. Jika tidak dibenahi, kondisi tersebut berpotensi memperbesar persoalan lingkungan di kemudian hari.
Pemkot Makassar mulai memperkuat penataan kawasan penimbunan, termasuk melalui penerapan cover soil atau lapisan tanah penutup pada timbunan sampah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperbaiki pengelolaan TPA agar dampak lingkungan dapat dikendalikan. Namun, pembenahan di hilir saja tidak cukup jika volume sampah yang masuk setiap hari terus meningkat.
Appi mengakui, perubahan sistem pengelolaan sampah membutuhkan proses. Pemilahan sampah dari rumah tangga masih perlu diperkuat melalui edukasi, sosialisasi, dan pelaksanaan yang konsisten di lapangan.
“Tentu, pembenahan di hilir tetap harus berjalan beriringan dengan perubahan perilaku masyarakat di hulu,” katanya.
“Tanpa pemilahan sejak sumbernya, sampah yang masuk ke TPA akan terus menumpuk dan memperbesar risiko kelebihan kapasitas,” lanjutnya.
Appi mengungkapkan, sampah organik dari pasar-pasar di Makassar diperkirakan mencapai 30–50 ton per hari. Volume tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mengembangkan pengolahan sampah yang lebih produktif.
Salah satu upaya yang dikembangkan adalah pemanfaatan sampah organik sebagai pakan ternak, dengan tetap memperhatikan penataan area pemeliharaan agar aktivitas tersebut tidak mengganggu sistem pengelolaan sampah.
Selain itu, Pemkot Makassar mulai mengembangkan pemanfaatan gas metana dari timbunan sampah sebagai sumber energi alternatif.
“Yang lebih penting, hari ini kita sudah mulai dengan energi hijau dari metana yang ada di sampah itu. Potensinya bisa dimanfaatkan untuk masyarakat, termasuk sebagai energi untuk memasak sehari-hari,” jelasnya.
Pemanfaatan gas metana membuka peluang untuk mengubah sebagian hasil penguraian sampah menjadi sumber energi. Meski demikian, penerapannya membutuhkan sistem pengolahan, pengamanan, dan pengawasan yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat maupun perlindungan lingkungan.
Pemkot Makassar juga menaruh perhatian pada pengelolaan air lindi, yakni cairan yang terbentuk ketika air meresap melalui timbunan sampah.
Appi menilai, sistem pengolahan air lindi perlu diperkuat, termasuk melalui penambahan titik pengolahan sesuai kebutuhan kawasan TPA.
Pemkot Makassar mendorong masyarakat mulai memilah sampah berdasarkan jenisnya. Sampah organik dapat diarahkan untuk pengolahan yang sesuai, sedangkan material seperti plastik yang masih memiliki nilai ekonomis dapat dikumpulkan dan dimanfaatkan kembali.
Penguatan bank sampah di tingkat kelurahan, RW, dan RT menjadi salah satu strategi untuk membangun kebiasaan tersebut.
Melalui bank sampah, material yang sebelumnya dibuang begitu saja berpeluang menghasilkan nilai ekonomi. Warga dapat mengumpulkan sampah yang dapat didaur ulang untuk kemudian dijual, sehingga kegiatan menjaga kebersihan juga berpotensi memberikan tambahan penghasilan.
Bagi Appi, masyarakat perlu melihat manfaat langsung dari perubahan kebiasaan tersebut. Edukasi akan lebih mudah diterapkan apabila warga memahami bahwa memilah sampah bukan hanya membantu menjaga lingkungan, tetapi juga dapat memberikan keuntungan ekonomi.
“Kalau masyarakat diminta memilah sampah, mereka harus melihat manfaatnya. Mereka bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan plastik. Inilah yang harus kita bangun bersama,” ujarnya.
Pendekatan tersebut menempatkan masyarakat bukan sekadar sebagai pihak yang diminta menjaga kebersihan, melainkan sebagai bagian penting dari sistem pengelolaan sampah.
Namun, keberhasilan bank sampah tetap membutuhkan dukungan sistem pengumpulan, kepastian penyaluran material, pendampingan warga, dan pengelolaan yang berkelanjutan. Tanpa itu, pemilahan di tingkat rumah tangga berisiko berhenti sebagai imbauan.
Appi menegaskan, pengelolaan sampah merupakan pekerjaan jangka panjang yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, mulai dari rumah tangga, pelaku usaha, pengelola kawasan komersial, hingga pihak swasta yang memiliki kapasitas mendukung teknologi pengolahan.
Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang menyangkut kebiasaan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Ia juga mengingatkan bahwa keputusan pembenahan harus berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat, sekalipun pelaksanaannya membutuhkan perubahan kebiasaan dan menghadapi berbagai tantangan.
Membiarkan persoalan sampah berlarut-larut, kata dia, sama artinya dengan mewariskan lingkungan yang tidak sehat kepada generasi berikutnya.
“Kalau kita tidak memulai, perubahan itu tidak akan pernah terjadi,” terang mantan CEO PSM tersebut.
Ia menambahkan, masyarakat kini semakin kritis dan memiliki akses luas terhadap informasi. Karena itu, pemerintah perlu membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk berkontribusi dalam pembangunan kota, dengan tetap berpedoman pada aturan yang berlaku.
Pada akhirnya, pembenahan sampah di Makassar tidak cukup diukur dari seberapa banyak sampah yang berhasil diangkut setiap hari. Keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah mengurangi timbunan, memperkuat pengolahan, mencegah pencemaran, dan membangun kebiasaan baru di tengah masyarakat.
Melalui pendekatan dari hulu hingga hilir, Pemkot Makassar berharap pengelolaan sampah tidak hanya membuat kota lebih bersih, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru dan memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan.
Bagi Appi, perubahan harus dimulai dari sumbernya, diperkuat dengan sistem pengolahan yang memadai, dan dijalankan bersama seluruh elemen masyarakat. Sebab, Makassar yang bersih dan sehat bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan warisan lingkungan yang harus dijaga bersama.
Komentar