TROTOAR.ID, MAKASSAR — Sejumlah pejabat dan mantan di lingkup Pemprov Sulsel dan Kabupaten Kota di Sulsel secara bertahap akan menjalani pemeriksaan harta kekayaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Pemeriksaan harta kekayaan akan dilakukan oleh KPK, terkait pelaporan Harta Kekayaan LHKPN oleh para pejabat dan mantan pejabat serta sejumlah kepala daerah selama lima hari kedepan
Pemeriksaan harta kekayaan para pejabat dan mantan pejabat lingkup Pemprov Sulsel, Pemkab dan Pemkot akan digelar di BPSDM Sulsel sejak 21 Oktober hingga 26 Oktober kedepan
Pemeriksaan LHKPN para pejabat dan mantan pejabat merupakan bagian dari pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi yang dilakukan KPK serat mengecek kebenaran LHKPN yang telah dilaporkan.
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada wartawan di Jakarta seperti dilansir RRI menjelaskan bahwa kegiatan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam rangka upaya penegakan hukum, pengawasan internal, dan pencegahan tindak pidana korupsi (Tipikor).
“Klarifikasi harta kekayaan penyelenggara negara ini sesuai dengan amanah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Pasal 5 angka 2 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme bahwa setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat,” kata Febri dikutip RRI
KPK akan terus melakukan kegiatan pemeriksaan LHKPN di wilayah selain Provinsi Sulsel agar terwujud Pelaporan LHKPN yang akuntabel.
Informasi kepatuhan LHKPN di lembaga Eksekutif dan Legislatif Se-Provinsi Sulsel per 15 Oktober 2019 terlampir.
Adapun kepala adalah yang akan diklarifikasi sebagai berikut
Senin, 21 Oktober 2019
1. Gubernur Sulsel (Periode 2018 – 2022) : M. Nurdin Abdullah
2. Wakil Gubernur Sulsel (Periode 2018 – 2022) : Andi Sudirman Sulaiman
3. Walikota Makassar (Periode 2014 – 2019) : Mohammad Ramdhan Pomanto
4. Walikota Palopo (Periode 2019 – 2024) : Judas Amir
5. Walikota Pare (Periode 2018 – 2023) : M. Taufan Pawe
6. Bupati Kep. Selayar (Periode 2016 – 2021) : Muh. Basli Ali
Selasa, 22 Oktober 2019
1. Bupati Soppeng (Periode 2016 – 2021) : A. Kaswadi Razak
2. Bupati Toraja Utara (Periode 2016 – 2021) : Kalatiku Paembonan
3. Bupati Tana Toraja (Periode 2016 – 2021) : Nicodemus Biringkanae
4. Bupati Takalar (Periode 2017 – 2022) : Syamsari Kitta
5. Bupati Gowa (Periode 2016 – 2021) : Adnan Purichta Ichsan
6. Bupati Pangkajene dan Kep. (Periode 2016 – 2021) : Syamsuddin A. Hamid
7. Plt. Sekda Sulsel : Tautoto’ Tana’ Ranggina S.
8. Sekda Takalar : Arsyad
9. Sekda Makassar : A. Muh. Ansar
Rabu, 23 Oktober 2019
1. Penasihat Fraksi DPRD Sulsel : Selle KS. Dalle
2. Wakil Ketua Fraksi DPRD Sulsel (Periode 2014 – 2019): Syahrir Langko
3. Ketua Fraksi DPRD Sulsel (Periode 2014 – 2019) : Ariady Arsal
4. Asisten 2 Sulsel : Muhammad Firda
5. Kepala Biro Pembangunan & Pengadaan Barang Jasa
(Periode 2017 – 2019) : Jumras
6. Kabiro Aset Sulsel : Nurlina
7. Kadis Bappeda Sulsel : Jufri Rahman
8. Kadis PSDA Cipta Karya Sulsel : Darmawan Bintang
9. Kadis Tata Ruang & Pemukiman : Andi Bakti Haruni
Kamis, 24 Oktober 2019
1. Kadis Pendidikan Sulsel : Irman Yasin Limpo
2. Kadis Kesehatan Sulsel (Periode 2008 – 2018) : Rachmat Latief
3. Kadis DPM PTSP Sulsel : Andi Muhammad Yamin
4. Kadis ESDM : Gunawan Palaguna
5. Kabid Rehabilitas Dan Rekonstruksi Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kep. Selayar : Andi Asrul Yasin
6. Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan
Sumber Daya Manusia Palopo : Farid Kasim
7. Kepala Bappeda Makassar : Irwan Rusfiadi Adnan
8. Kepala DPKAD Takalar : Gazali Machmud
9. Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kota Makassar : Andi Bakti Djufrie
Jumat, 25 Oktober 2019
1. Pensiunan – Sekda Sulsel : Abdul Latif
2. Sekretaris DPRD Sulsel : Moh. Jabir
Komentar