TROTOAR.ID, MAKASSAR — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menekankan agar kiranya pemerintah kota Makassar untuk melakukan pendataan warga kurang mampu dengan baik, sebab dengan kondisi seperti ini diperlukan keadilan yang merata
Sehingga dalam membagikan sembako atau kebutuhan hidup masyarakat selama proses PSBB diberlakukan, masyarakat kurang mampu merasa di perhatikan oleh pemerintah, sehingga akan menghindari dampak konflik sosial yang akan dapat terjadi .
“Untuk warga kurang mampu harus melakukan pendataan dengan maksimal dan baik, serta berkeadilan, jangan sampai akibat pandemi ini akan muncul konflik sosial yang baru di masyarakat,” tugas wakil ketua DPRD Sulsel Ni’Matullah.
Mengingat akibat dari pandemi wabah virus corona terjadi dampak ekonomi yang sangat meluas, khususnya bagi mereka pekerja yang dirumahkan akibat dari wabah virus corona, sehingga data warga kurang mampu harus benar-benar sesuai dengan data yang sebenarnya.
Data warga kurang mampu yang saat ini tercatat di dinas sosial juga disampaikan perlu adanya revisi atau perubahan mengingat akibat pandemi ini ada ribuan pekerja dirumahkan dan di PHK sehingga itulah yang perlu diperhatikan pemkot makassar.
“Jangan cuma mereka yang selama ini terdata di dinas sosial yang akan dapat bantuan, mereka yang dirumahkan dan di PHK juga harus menjadi perhatian pemkot agar tidak ada kesenjangan sosial dan berkeadilan dalam mendapatkan bantuan pemerintah.”Tegasnya
Disisi lain, Ketua DPD PD Sulsel tersebut juga menyebutkan, bila saat ini pemerintah provinsi juga menyiapkan anggaran bantuan yang akan mensupport pelaksanaan PSBB di Kota Makassar, hingga besaran nilainya mencapai miliaran rupiah.(**)
Komentar