TROTOAR.ID, MAKASSAR — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar kembali menggelar rapat anggaran parsial kedua tentang penanganan Covid-19 Jumat (29/5/2020) yang dipimpin oleh Adi Rasyid Ali dan Nurhaldin NH
Hadir dalam rapat tersebut sejumlah Organisasi Daerah (OPD) yang terlibat dalam gugus tugas penanganan Covid19.
Salah satu permasalahan selama masa pandemi dan diberlakukannya Pembatasan Berskala Besar (PSBB) di Makassar adalah kinerja Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar terkait pembagian Sembako bagi masyarakat terdampak Covid19 yang dinilai mempermalukan Pemkot Makassar.
Tercatat anggaran Dinas Sosial Rp52 miliar yang alokasinya dibagi dua tahap, Rp42 milliar lebih tahap pertama dan Rp9 miliar lebih tahap kedua. Sebagian anggaran itu digunakan untuk pengadaan 60 ribu paket sembako dengan nilai anggaran Rp24 miliar lebih.
Dalam rapat anggaran parisal kedua, Dinsos Makassar yang diwakili Sekretaris Dinas, Asvira Anwar Kuba kembali mengusulkan pengadaan paket sembako dengan nilai penambahan anggaran sebesar Rp10 miliar namun tak mendapat respon dari sejumlah legislator yang hadir.
Bahkan Supratman Legislator dari partai Demokrat secara tegas menilai bahwa kinerja pembagian sembako di tengah-tengah masyarakat hanya menimbulkan polemik.
Masalah yang ditimbulkan antara lain nilai sembako tidak sesuai dengan yang dibagikan seyogyanya senilai Rp 600 ribu namun kenyataannya tidak sesuai dengan nilai sembako yang dibagikan.
“Kalau misalnya cuma 400 ribu nilai sembako lalu kemana sisanya, bahkan pembagian sembako juga lambat dan banyak yang tidak tepat sasaran ? ,”ujar Supra sapaannya.
Adi Rasyd Ali selaku Koordinator Banggar Makassar, Adi Rasyid Ali geram ia menilai Kinerja Dinsos Makassar tidak maksimal dalam pembagian Sembako Covid19.
“Ini sudah diadakan parsial kedua, nah parsial pertama masih banyak anggaran yang belum terpakai, termasuk di Dinsos yang pengadaan beras, Parsial pertama sudah minta anggaran Rp42 milliar, ini minta lagi Rp10 milliar, sedangkan parsial pertama tidak beres-beres,”ujar ARA pada sejumlah wartawan.
Rapat tersebut selain fokus pembahasan Dinas Sosial juga mempertanyakan realisasi anggaran Covid19 oleh Dinas Kesehatan Makassar yang juga dinilai rancu.
Komentar