TROTOAR.ID, MAKASSAR — Menteri dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan untuk setiap calon kepala daerah harus menyiapkan anggaran Puluhan Miliar untuk dapat terpilih pada pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Hingga tak heran jika banyak kepala daerah tersandung kasus korupsi dikarenakan mereka ingin mengembalikan dana yang keluar saat mengikuti proses Pilkada serentak
Bahkan untuk calon kepala daerah ditingkat Kabupaten saja membutuhkan anggaran berkisar Rp 30 miliar bahkan bisa lebih belum untuk calon Walikota dan Gubernur itu jelas lebih besar lagi
Baca Juga :
“Akar masalah korupsi di daerah. Kita harus lihat Pilkada itu seorang ini jadi calon bukan tanpa modal. Pasti keluarkan biaya paling tidak yang resmi-resmi, biaya timses, kampanye apalagi mohon maaf mungkin ada yang transaksional katakanlah. Bupati ada yang (keluar) Rp 20 miliar sampai 30 miliar, gubernur lebih tinggi lagi,” jelasnya dikutip kumparan.com
Hingga dikatakan jika dirinya tidak heran jika mana lembaga hukum menangkap seorang kepala daerah dalam kasus dugaan korupsi, dan hal itu kata dia sudah bukan lagi menjadi rahasia.
Hingga pihak mendagri mendorong pelaksanaan pilkada serentak dapat digelar secara asimetris atau tak dilaksanakan secara langsung sepenuhnya.
Mengingat Pilkada serentak memiliki dampak negatif yang cukup besar pada masyarakat, seperti terjadinya manipulasi sistem Politik uang hingga tindak pidana korupsi. .
“Yang kita laksanakan yang langsung ada aspek positif dan negatif. Yang positif ada pemimpin baru, ada calon perorangan, ada legitimiasi yang kuat karena dipilih rakyat. Sisi negatifnya juga ada pertama manipulasi demokrasi dengan sistem pemilu langsung diterpakan ke masyarakat yang masih berbentuk piramida,” kata Tito salam diskusi virtual, Sabtu (20/6)
Komentar