Pemerintah Tak Mau Revisi UU Pemilu dan UU Pilkada Jelang 2024

Nuralamsyah
Nuralamsyah

Selasa, 16 Februari 2021 18:26

Mensesnag, Pratiktno (istimewa)
Mensesnag, Pratiktno (istimewa)

TROTOAR.ID – Menteri Sekretaris Negara, Pratikno membeberkan sikap Pemerintah yang tidak menghendaki adanya revisi terhadap dua undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang. Menurutnya, undang-undang yang telah baik sebaiknya dijalankan.

“Pemerintah tidak menginginkan revisi dua undang-undang tersebut ya. Prinsipnya ya jangan sedikit-sedikit itu undang-undang diubah, yang sudah baik ya tetap dijalankan. Seperti misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu kan sudah dijalankan dan sukses, kalaupun ada kekurangan hal-hal kecil di dalam implementasi ya itu nanti KPU melalui PKPU yang memperbaiki,” tegas Mensesneg di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (16/02/2021).

Terkait dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mensesneg menegaskan bahwa dalam undang-undang tersebut diatur jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada bulan November 2024. Menurutnya, ketentuan tersebut sudah ditetapkan pada 2016 lalu dan belum dilaksanakan sehingga tidak perlu direvisi.

“Jadi pilkada serentak bulan November tahun 2024 itu sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi sudah ditetapkan di tahun 2016 dan itu belum kita laksanakan pilkada serentak itu. Masak sih undang-undang belum dilaksanakan terus kemudian kita sudah mau mengubahnya? Apalagi kan undang-undang ini sudah disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, makanya sudah ditetapkan,” jelasnya.

“Oleh karena itu, Pemerintah tidak mau mengubah undang-undang yang sudah diputuskan tapi belum dijalankan,” imbuhnya.

Mensesneg berharap tidak ada narasi yang dibalik-balik terkait isu revisi kedua undang-undang tersebut menjadi seakan-akan Pemerintah mau mengubah keduanya.

“Tolong ini saya juga ingin titip ya, tolong jangan dibalik-balik seakan-akan Pemerintah yang mau mengubah undang-undang. Enggak, Pemerintah justru tidak ingin mengubah undang-undang yang sudah ditetapkan tetapi belum kita laksanakan. Kaitannya dengan pilkada serentak itu,” tandasnya. (BPMI/UN)

Penulis : Hms

 Komentar

Berita Terbaru
Karangan Bunga di Rujab NA: ‘Ditinggal Mantan Tidak Segalau Ditinggal Bapak’
Nasional03 Maret 2021 23:36
Karangan Bunga di Rujab NA: ‘Ditinggal Mantan Tidak Segalau Ditinggal Bapak’
TROTOAR.id—Sejumlah karangan bunga berjejer menghiasi rumah jabatan Gubernur Sulsel (nonaktif) Prof Nurdin Abdullah, Jalan Jenderal Sudirman, Kamis ...
Teknik Sikapi ‘Bentrokan’ HMI–PMII di UIM: Fakultas Kami Hancur
Metro03 Maret 2021 23:05
Teknik Sikapi ‘Bentrokan’ HMI–PMII di UIM: Fakultas Kami Hancur
TROTOAR.id—Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik (BEM FT) Rahmat Givari, menyikapi terkait bentrokan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dengan...
Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana, Plt Gubernur Sampaikan Pesan Presiden
Metro03 Maret 2021 22:49
Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana, Plt Gubernur Sampaikan Pesan Presiden
TROTOAR.ID, MAKASSAR -- Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Sudirman Sulaiman, menghadiri Pembukaan Rapat Koordinasi Nasion...
KPK Geledah Rumah Agung Sucipto
Hukum03 Maret 2021 21:21
KPK Geledah Rumah Agung Sucipto
TROTOAR.ID, MAKASSAR -- Selain melakukan penggeledahan di rumah pribadi dan dinas Nurdin Abdullah, Tim penyidik Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) jug...