STR Kapolri Soal Larangan Menyiarkan Arogansi Polisi Dicabut, Prof Marwan Mas: Kaji Dulu!

Suriadi
Suriadi

Rabu, 07 April 2021 00:30

Prof Marwan Mas.
Prof Marwan Mas.

TROTOAR.id—Surat Telegram (STR) Kapolri dinyatakan oleh Kapolri dicabut, tetapi setelah mendapat sorotan dari berbagai pihak dalam masyarakat. 

STR yang ditandatangani pada 6 April 2021 yang ditujukan kepada Bidang Kehumasan di lingkungan Polri untuk tidak menyiarkan upaya atau tindakan yang menampilkan arogansi dan kekerasan polisi. Dan yang dibenarkan dalam STR Kapolri itu adalah penayangan kegiatan kepolisian yang tegas tetapi humanis.

Oleh karena STR ini sudah dinyatakan dicabut, maka tentunya selesai pulalah persoalannya karena Kapolri mendengar kritikan berbagai pihak dalam masyarakat. 

“Namun, hal ini perlu menjadi pelajaran berharga bagi pimpinan Polri untuk dikaji terlebih dahulu, baik dari aspek filosofis, aspek yuridis, dan aspek sosiologisnya apabila akan mengeluarkan telegram terkait larangan terhadap sesuatu, termasuk larangan pemberitaan kepada publik terhadap apa yang dilakukan kepolisian dalam penegakan hukum. Kita tidak ingin setelah ditandatangani dan publik sudah mengetahui, kemudian dicabut setelah mendapat sorotan atau kritikan warga masyarakat,” kata Guru Besar Universitas Bosowa Prof Marwan Mas, kepada jurnalis trotoar.id, Selasa (6/4).

Sesuai UU Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang juga menjadi salah satu dasar penerbitan STR Kapolri itu, kata Marwan Mas, sebetulnya mewadahi bahwa publik berhak menerima informasi yang benar, termasuk terhadap setiap tindakan kepolisian di lapangan dalam melakukan pencegahan Kamtibmas dan penegakan hukum. 

“Kalau dikaji secara yuridis muatan dalam STR tersebut, memang ada beberapa aspek yang tak boleh disiarkan media ke publik, seperti rekaman proses interogasi Polri dan penyidikan tersangka, rekonstruksi kejahatan secara terperinci, serta reka ulang kejahatan pemerkosaan atau kejahatan seksual di bawah umur lantaran bisa mempengaruhi proses penyidikan,” kata pengajar Ilmu Hukum ini.

Meski begitu, kata dia, larangan menyiarkan upaya atau tindakan yang menampilkan arogansi dan kekerasan oknum anggota kepolisian tak perlu dilarang. 

“Sebab hal itu juga merupakan bagian dari kontrol dan kritikan membangun bagi kepolisian,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Surat Telegram Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021 terkait dengan kegiatan kehumasan di lingkungan kewilayahan Korps Bhayangkara, akhirnya dicabut setelah disoroti berbagai pihak.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono membenarkan surat telegram Kapolri dicabut. “Ya (dicabut),” kata Argo. (Al/Ltf)

 Komentar

Berita Terbaru
Danny Ikut Laga Sepak Bola Friendly Match Antara Tim Pemkot Lawan Legenda PSM
Metro12 April 2021 22:01
Danny Ikut Laga Sepak Bola Friendly Match Antara Tim Pemkot Lawan Legenda PSM
TROTOAR.ID, MAKASSAR,~ Sebagai penggemar olah raga Sepak Bola,Walikota Makassar Moh. Ramdhan "Danny" Pomanto menyempatkan diri bermain sepak bola dise...
Ceramah Tarwih Diawal Ramadhan, Danny Pomanto Himbau Jamaah Amalkan Isi Alquran
Metro12 April 2021 21:59
Ceramah Tarwih Diawal Ramadhan, Danny Pomanto Himbau Jamaah Amalkan Isi Alquran
TROTOAR.ID, MAKASSAR,~ Memasuki awal bulan suci Ramdhan 1442 H Walikota Makassar Moh.Ramdhan "Danny" Pomanto memberikan ceramah di Masjid Nur Al-Aqsa ...
Enam Pria Masuk Pengurus TP-PKK Luwu Utara
News12 April 2021 18:32
Enam Pria Masuk Pengurus TP-PKK Luwu Utara
TROTOAR.ID, LUWU UTARA --- Kalau selama ini Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Luwu Utara dimonopoli kaum perempuan...
ASS Terima Rombongan Komisi X DPR RI di Kantor Gubernur Sulsel
News12 April 2021 18:06
ASS Terima Rombongan Komisi X DPR RI di Kantor Gubernur Sulsel
TROTOAR.id – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Mereka diterima oleh Plt...