2 Aktivis di Makassar Ditangkap saat Ikut Demo Menolak Pelemahan dan Pemberhentian 75 Pegawai KPK

Nuralamsyah
Nuralamsyah

Jumat, 21 Mei 2021 21:48

Ilustrasi Gedung KPK yang dibuat oleh Koalisi Save KPK.
Ilustrasi Gedung KPK yang dibuat oleh Koalisi Save KPK.

TROTOAR, MAKASSAR—Puluhan demonstran mengatasnamakan diri ‘Fraksi Rakyat Makassar’ dikabarkan mendapat tegangan represi dari kelompok masyarakat tertentu saat menyatakan penolakannya atas pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

Selain itu, pendemo ini juga menolak keras diberhentikannya 75 orang pegawai KPK dengan dalih tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), hingga revisi UU KPK.

Sekitar pukul 14.00 Wita, para demonstran menyelenggarakan aksi demonstrasi di bawah jembatan layang Fly Over, pas di ujung Tol Reformasi Makassar. 

Salah satu pendemo bernama Melisa yang merupakan Humas Fraksi Rakyat Makassar itu menyebut bahwa aksinya disusupi oleh kelompok lain setelah aksinya berselang kurang lebih satu jam. Barisan massa diobrak abrik hingga dibubarkan paksa.

“Benar, aksi kami dibubarkan,” katanya saat dihubungi oleh wartawan, Jumat, 21 Mei 2021.

Aksi demonstrasi Fraksi Rakyat Makassar di bawah Fly Over Makassar, Jumat siang.

Sementara itu, tak diketahui persis apa alasan sekelompok masyarakat  memaksa para demonstran untuk menghentikan aksinya.

Namun kuat dugaan, represi ini terjadi karena salah satu orator yang berada di atas mobil komando menyinggung isu soal Papua.

“Kami tidak tahu, tiba-tiba mereka (kelompok ormas) datang melakukan intimidasi kepada kami,” ungkap salah seorang peserta aksi Fraksi Rakyat Makassar.

Selain mendapat represifitas. Dua orang demonstran juga ditangkap oleh polisi lalu di lokasi aksi. Akan tetapi hingga belum diketahui apa penyebab keduanya ditangkap.

“Iya, ditangkap 2 orang,” tambah Melisa. Padahal, kata dia, sebelum aksi itu dilakukan pihak pendemo telah melakukan persuratan pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian.

Sementara itu, dikonfirmasi kepada Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar Haerul Karim mengaku tak mengetahui persis apa yang menjadi alasan sehingga pendemo dibubarkan.

“Tapi di pernyataan sikap ada soal tolak pelanggaran HAM di Papua. Kalau orasi saya kurang tahu tapi info dari teman-teman katanya sempat ada yang singgung soal isu referendum Papua,” bebernya kepada wartawan, Jumat malam.

Namun hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian di Makassar terkait alasan penangkapan demonstran itu.

Presiden menolak 75 pegawai KPK diberhentikan

Lebih jauh telah diberitakan sebelumnya: Presiden Joko Widodo merespons pemecatan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran tak lolos seleksi Aparatur Sipil Negara.

Ke-75 pegawai itu dikabarkan tak lolos pada Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Menurut Jokowi, hal itu bukan dasar untuk memecat semuanya.

“Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya jadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK. Tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes,” kata Jokowi dalam keterangannya melalui video YouTube, Senin (17/5).

Ia menilai, jika pegawai yang tak lolos tersebut masih ada kekurangan, seharusnya mereka masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Misalnya melalui pendidikan tertentu.

“Kalau dianggap ada kekurangan, saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan dan perlu segera dilakukan langkah-langkah perbaikan pada level individu maupun organisasi,” lanjut Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan KPK harus memiliki SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam pemberantasan korupsi. Ia juga mengatakan pengalihan status pegawai menjadi ASN harusnya tidak merugikan pegawai KPK sendiri.

“KPK harus memiliki SDM-SDM terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, pengalihan status pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis,” jelas dia.

Pelanggaran HAM Papua

Diberitakan terpisah, dalam laporan tahunan Amnesty International mendapati situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia memburuk sepanjang tahun 2020.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyoroti situasi impunitas yang disebut masih terus menghantui wilayah Papua dan Papua Barat.

“Sepanjang 2020, kami mencatat ada setidaknya 19 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh aparat keamanan di Papua dan Papua Barat, dengan total 30 korban jiwa,” kata Usman dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (7/4).

“Insiden-insiden seperti ini juga terus berulang selama tiga bulan pertama di tahun 2021 dengan adanya empat kasus dan menelan enam korban jiwa,” tambahnya.

Mengutip dokumen Laporan Amnesty International 2020/2021, tercatat 47 kasus dugaan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh pasukan keamanan di Papua dan Papua Barat sepanjang Februari 2018-Agustus 2020.

Keseluruhan kasus tersebut melibatkan 93 korban. Dalam 15 kasus di antaranya, terduga pelaku merupakan anggota kepolisian, 13 kasus diduga dilakukan anggota militer, dan 12 kasus diduga dilakukan anggota kepolisian dan militer.

Editor: Lutfi M.

Penulis: Alam

 Komentar

Berita Terbaru
News25 Juni 2021 17:55
Kumpulkan Semua Calon Kades, Akram Ingin Malangke Jadi Percontohan Pilkades di Luwu Utara
Trotoar.id, Malangke --- Plt. Camat Malangke, Akram Risa, tak ingin sekadar menyukseskan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), ...
Daerah25 Juni 2021 17:49
Ini Harapan Anak-anak WBP LPKA Kelas II Maros
Trotoar.id, Bulukumba -- Anak-anak Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II di...
Daerah25 Juni 2021 17:45
TP PKK Luwu Kunjungi Korban Kebakaran di Cimpu
Trotoar.id,, Bulikimba – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Luwu, Hayarna Basmin bersama rombongan mengu...
News25 Juni 2021 17:13
Besok Musda Sinjai Di Buka, TP, Kader Golkar Segel Kantor dan Boikot Musda
Trotoar.id, Sinjai -- Dinamika politik Partai Golkar Kabupaten Sinjai jelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) semakin memanas, dimana sejumlah ka...