TROTOAR.ID, SINJAI – Guna percepatan pensertifikatan tanah milik aset daerah, Bupati Sinjai Andi Seto Asapa (ASA) melakukan audiens dengan jajaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sinjai dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Sinjai, H Muh Irvan di Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Jumat siang (13/8/21).
Kepala BPN Sinjai Anwar saat ditemui usai melakukan pertemuan dengan Bupati ASA mengatakan bahwa, pertemuan ini membahas terkait upaya BPN dalam mendukung Pemerintah Daerah untuk mensertifikatkan aset pemda.
Lebih lanjut dikatakan, untuk mengamankan aset pemda pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai lintas sektor sehingga aset pemda yang belum memiliki legalitas bisa segera bersertifikat.
Baca Juga :
“Ini yang menjadi konsentrasi kami dalam mendukung Pemda untuk menyelesaikan permasalahan aset yang belum jelas sebab jika ini terhambat maka program Pemda yang begitu luar biasa dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat jadi terhambat,” ujarnya.
Pihaknya juga ingin memastikan bahwa sertifikat yang sudah dimiliki pemda sudah terbaca pada sistem digital atau masuk dalam plotting sehingga tidak ada peluang pihak luar yang ingin mencaplok aset pemda tersebut.
” Kami meminta bagian Aset Daerah untuk mendata lebih dahulu aset pemda baik yang sudah tersertifikat maupun yang belum untuk dilakukan plotting agar semua terdeteksi dalam sistem digital sehingga tidak ada peluang bagi siapapun yang mengakui kepemilikan tanah atau aset tersebut, ” jelasnya.
Menurut Anwar, dari pertemuan ini Bupati ASA sangat merespon baik upaya kedepan yang akan dilakukan oleh BPN dan Pemda Sinjai dalam rangka mengamankan aset-aset pemda.
Sementara itu, Kepala Disperkimtan Sinjai, H Muh Irvan mengutarakan bahwa kedepan pihaknya bersama BPN akan ada bentuk kerjasama dalam rangka melindungi aset milik Pemerintah Daerah.
“Upaya yang kita lakukan ini berdasarkan petunjuk dari bapak Bupati sebab dengan adanya sertifikat tersebut bisa mempercepat realisasi berbagai program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pembangunan yang membutuhkan lahan,” jelasnya. (Alam)
Komentar