Ada Anggaran Rp 110 M Nyelinap di APBD P, Irwandi: Kondisi Keuangan Daerah Lagi Sekarat

ANTI CIBOL
ANTI CIBOL

Selasa, 21 September 2021 16:53

Trotoar.id, Makassar — Rapat Paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2021 menuai protes dari anggota fraksi partai Amanat Nasional PAN Irwandi Natsir. 

Lantaran dalam pembahasan Badan anggaran, tercatat ada anggaran sebesar Rp 50 miliar pengadaan pupuk di dinas Pertanian dan anggaran Rp 15 Miliar di Biro Kesra  dan anggaran Rp 45 di Dinas PUTR yang dipaksakan masuk dalam anggaran Perubahan. 

“Kami bukan mengusulkan membuang anggaran program tersebut, tetapi alokasi anggaran dari program dialokasikan dalam anggaran Pokok 2022,” Kata Irwandi Natsir juru bicara Fraksi PAN dalam Paripurna pengesahan APBD P tahun 2021.

Baca Juga  Pj Gubernur Prof Zudan Soroti Pencapaian Ekonomi dan Pembangunan SDM

Dia tidak ingin anggaran Program yang dimasukkan di APBD P yang tidak sesuai dengan aturan akan menjadi jebakan dan bersoal kemudian hari 

Dia ingin agar anggaran tersebut dimasukkan pada program APBD tahun 2022, apa lagi kondisi keuangan daerah saat ini hyang sedang mengalami penurunan bahkan APBD P mengalami penurunan

“APBD Kita saat ini sedang tidak stabil, bagaimana kita bisa meraih WTP jika ada pihak yang memaksakan anggaran dimasukkan di APBD P yang jelas bertentangan dengan aturan,” Katanya 

Baca Juga  Malam Pergantian Tahun, NasDem Sulsel Santuni Anak Yatim.

Meski dirinya mengetahui anggaran tersebut dititip oleh siapa dia tidak ingin memberikannya karena jika hal itu disebabkan maka jla akan menyeret beberapa nama orang penting di DPRD dan Eksekutif 

“Saya tahu siapa punya titipan dan siapa yang memaksakan titipan nya, tapi jangan mu saya sebut nanti akan semakin rumit saja, yang jelas pihak yang memainkan ini menjadi rahasia publik saja,” Katanya 

Baca Juga  Langgar Larangan PSBB, Sejumlah Pemilik Toko Akan di Seret ke Pengadilan

Diketahui saat pelaksanaan Paripurna pengambilan keputusan, atau pengesahan APBD P 2021, dipimpin oleh wakil ketua Tugas Ni’matullah Erbe yang tidak lasim dilakukan dalam paripurna pengambilan keputusan atau pengesahan APBD. 

Sementara ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari yang hadir dalam paripurna tersebut cuma duduk di kursi Wakil Ketua, sementara Andi Ina Anggita Fraksi Golkar merupakan ketua DPRD Sulsel yang seyogyanya harus memimpin rapat n pengambilan keputusan pengesahan APBD P. 

Penulis : Upi

 Komentar

Berita Terbaru
Parlemen05 November 2026 18:33
Syamsul Rizal Bedah Sosialisme Islam di Makassar, Prof Tahir Kasnawi Sebut Sejalan dengan Pancasila
MAKASSAR, Trotoar.id — Keadilan ekonomi, ketimpangan sosial, dan keberpihakan terhadap masyarakat kecil menjadi sorotan dalam kegiatan sosialisasi d...
Metro05 November 2026 15:18
HUT ke-419 Makassar, Diskominfo Siapkan Dua Award untuk Perkuat Komunikasi dan Layanan Publik
MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Kota Makassar menyiapkan dua ajang penghargaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-419 Kota Makass...
Politik05 November 2026 15:05
Aktivis FRAKSI Sebut Isu Dasco Jadi Cawapres sebagai Pengalihan Isu, Minta Kasus Penyadapan Diusut Tuntas
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Munculnya isu Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bakal menjadi calon wakil presiden menuai sorotan di tengah mencuatnya kas...
Metro05 November 2026 11:14
HUT ke-419 Makassar, Pasar Murah Tawarkan Paket Sembako Rp63 Ribu di Lima Kecamatan
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Pemerintah Kota Makassar menghadirkan program pasar murah sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-...