Trotoar.id.Makassar — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) telah melakukan penelusuran terkait adanya dugaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos).
Bahkan dikatakan ada ditemukan ada 17 ASN di lingkungan Pemprov Sulsel yang terdaftar dalam data DTKS kemensos, namun klaim Pemprov ke 17 ASN tersebut tidak menerima bantuan bansos dari kementerian sosial dalam. Program.
“Berdasarkan penelusuran ditemukan ada 17 ASN di lingkup Pemprov Sulsel yang masuk dalam data DTKS, penerima bantuan sosial kemensos, namun beliau tidak menerima bantuan tersebut” Katanya kata Kepala Dinas Sosial Sulsel, Andi Irawan Bintang.
Baca Juga :
Bahkan di menyampaikan jika saat tercatat ada sekitar 1.016 ASN terdaftar dalam daftar KPM di se Sulsel yang tercatat dalam DTKS kemensos, tercatat sebagai penerima bantuan sosial kemensos
Mereka terdaftar pada Bansos PKH, BPNT, dan BST. Namun setelah dilakukan validasi ke lokasi, mereka tidak pernah mendapatkan bansos dari Kemensos tersebut.
“ASN pemprov yang tercatat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang terindikasi menerima bansos, tidak ditemukan penyalurannya kepada yang bersangkutan,” Ucapnya
Para ASN tersebut, kata dia, tersebar di sembilan kabupaten/kota di Sulsel, yang merupakan Badan/ Dinas/UPT/Cabang Dinas Provinsi yang ada di kabupaten/kota. Yaitu Kabupaten Bone, Gowa, Makassar, Parepare, Luwu, Maros, Pinrang, Soppeng, dan Wajo.
“Sesuai DTKS, untuk mendapatkan data valid, dilakukan balidasi berdasarkan jenis bansosnya. Khusus PKH melalui Aplikasi e-PKH, apakah betul yang bersangkutan menerima Bansos PKH. Setelah di cek nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta Nomor Induk Pegawai (NIP), maka tidak ditemukan penyalurannya terhadap 17 ASN tersebut,” jelasnya.
Untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kata dia, dilakukan validasi melalui Koordinator Daerah (Korda). Hasilnya adalah, ASN tersebut tidak menerima BPNT. Sementara untuk Bantuan Sosial Tunai (BST) dilakukan pengecekan langsung melalui PT POS Indonesia, tidak ditemukan juga penyaluran terhadap ASN Provinsi tersebut.
Olehnya itu, pihaknya akan mengusulkan kepada pemerintah kabupaten/kota, agar nama-nama tersebut dihapus dalam DTKS. Mengingat, dalam penginputan DTKS merupakan kewenangan dari kabupaten/kota.
Komentar