Makassar, trotoar.id – Wali Kota Makassar Moh Ramdhan ‘Danny’ Pomanto akan berhentikan Kasubag Humas DPRD Makassar Taufiq Nadsir.
Hal itu menanggapi perbuatan Taufiq yang telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap istrinya Andi Ashfiah Amir.
“(Taufiq Nadsir akan) Diberhentikan jabatan,” ujar Danny, Kamis (28/4/2022).
Baca Juga :
Danny mengaku sudah menerima laporan dari BKD terkait laporan dari istri Taufiq.
Ia juga mengakui bahwa BKD memang memberikan rekomendasi pemberhentian Taufiq sebagai Kasubag Humas DPRD Makassar.
Menurut dia, kasus KDRT juga menyangkut masalah moral. Seorang ASN khususnya pejabat tak patut melakukan kekerasan apalagi korbannya istri sendiri.
“Itu kan masalah moral, saya tidak bicara masalah hukumnya karena masalah hukumnya terlalu panjang dan lama. Kalau moral itu diganti orangnya, pukul istri kan jelas,” kata Danny.
Namun Danny menekankan pemberhentian pejabat tetap butuh proses. Dia menjanjikan prosesnya pasca lebaran.
“Ini kan ada fase-fase penggantian, tidak kita lantas emosional langsung mengganti. Kan ada pelantikan Kadis KB, bersamaan itu pi semua. Ini kan ada lebaran, libur, setelah libur lah,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Andi Ashfiah Amir, istri dari Andi Taufiq Nadsir yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Bagian (Kasusbag) Humas Sekretariat DPRD Makassar melayangkan surat permohonan permintaan perlindungan dan keadilan kepada Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto melalui Inspektorat Makassar.
Dalam surat tersebut, Ashfiah Amir, mengadukan kalau dirinya merupakan korban tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Taufiq Nadsir dan menyebabkan beberapa bagian tubuhnya mengalami luka dan trauma.
Informasi menyebutkan, terkait dengan tindak kekerasan tersebut, Taufiq Nadsir kemudian diajukan ke muka persidangan sebagai terdakwa tindak KDRT dan telah dinyatakan bersalah oleh majelis hakim berdasarkan putusan Nomor: 154a/Pid.Sus/2020/PN.Mks.
“Hakim memutuskan pidana percobaan selama 6 bulan,” ujar Ashfiah Amir melalui surat yang dikirim kepada Kepala Inspektorat Kota Makassar. (*)
Komentar