PPATK

PPATK Blokir 60 Rekening milik ACT di 33 Bank 

Suriadi
Suriadi

Rabu, 06 Juli 2022 16:57

PPATK Blokir 60 Rekening milik ACT di 33 Bank 

Trotoar.id, Jakarta – Sebanyak 60 rekening yang tersebar di 33 Bank atas nama entitas Yayasan Aksi Cepat Tanggal (ACT) di blokir oleh  Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). 

Hal itu diungkapkan kepala pusat PPATK Ivan Yustiavan dana, yang menurutnya pemblokiran dilakukan sebagai bentuk langkah cepat meredakan polemik penyelewengan dana yang tengah mencuat di tenga 1 saat ini. 

“PPATK menghentikan sementara transaksi di 60 rekening di 33 Bank tas nama ACT dihentikan sementara agar tidak ada lagi aliran dana yang mengalir dari rekening ACT, ” Ungkap Ivan dalam konferensi pers, Rabu 6 Juli 2022.

Baca Juga  Jokowi Undang Tiga Capres Makan Siang

Ivan menuturkan, pihaknya menduga bahwa aliran dana yang telah dihimpun ke rekening ACT tidak langsung disumbangkan. 

Melainkan, lanjut Ivan uang yang masuk di rekening ACT selanjutnya di kelola secara bisnis dan berputar hingga memunculkan keuntungan.

“Kami menduga ini merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis ke bisnis. Sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan,” paparnya dikutip okezone.com

Baca Juga  Teror Bom di Polsek Bontoala Polisi Langsung Lakukan Gelar Perkara

Ivan menambahkan pihaknya menemukan bukti transaksi keuangan dengan entitas perusahaan luar senilai Rp 30 miliar. Namun, setelah dilakukan penelusuran ditemukan  perusahaan itu merupakan milik salah satu pendiri ACT.

“Kami menemukan ada transaksi lebih dari dua tahun senilai Rp 30 miliar yang ternyata transaksi itu berputar antara pemilik perusahaan yang notabene juga salah satu pendiri yayasan ACT,” pungkasnya.

Baca Juga  Peringatan Hari Koperasi, Bupati Bulukumba Terima Penghargaan Tokoh Penggerak Koperasi

Seperti diketahui, Pemerintah akan memeriksa lembaga-lembaga donasi sejenis Aksi Cepat Tanggap (ACT) . Ini dilakukan demi lebih menjamin kegiatan pengumpulan dana masyarakat tidak disalahgunakan seperti ACT.

“Pemerintah responsif terhadap hal-hal yang sudah meresahkan masyarakat dan selanjutnya akan melakukan penyisiran terhadap izin-izin yang telah diberikan kepada yayasan lain,” kata Menko PMK Muhadjir Effendy yang bertindak sebagai Menteri Sosial Ad Interim, dikutip dalam keterangan resminya, Rabu.

Penulis : Lutfi

 Komentar

Berita Terbaru
Metro04 November 2026 17:35
Misi Dagang Sulsel-Jatim Catat Transaksi Rp5,46 Triliun, Andi Sudirman Dorong Perluasan Pasar dan Investasi
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Misi Dagang dan Investasi antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mencatat nilai trans...
Metro04 November 2026 17:31
419 Anak Disiapkan Ikuti Sunatan Massal Gratis, Dinkes Makassar Jadikan HUT Kota Momentum Berbagi
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Bertambahnya usia Kota Makassar menjadi 419 tahun tidak hanya dirayakan melalui seremoni dan hiburan. Pemerintah Kota Makassa...
Metro04 November 2026 16:27
Penataan Peternakan Panaikang, Appi Cari Jalan Tengah: Relokasi Disiapkan, Modal Usaha Difasilitasi
MAKASSAR, TROTOAR.ID — Penataan kawasan permukiman tidak boleh berujung pada hilangnya mata pencaharian masyarakat. Prinsip itu menjadi pendekatan y...
Daerah04 November 2026 15:48
Pemkab Barru dan Bawaslu Perkuat Sinergi, Pendidikan Politik dan Pengawasan Partisipatif Jadi Fokus Menuju Pemilu 2029
BARRU, Trotoar.id — Pemerintah Kabupaten Barru mulai memperkuat sinergi kelembagaan dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barru s...