Trotoar.id, Lutra – Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriani menghadiri rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Rapat koordinasi yang dipusatkan di Aula Lagaligo Kantor Bupati Luwu Utara, senin 12 September 2022.
Rapat koordinasi yang kita laksanakan ini merupakan moment untuk mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2022.
Baca Juga :
“Kita perlu mengevaluasi SKPD jangan sampai tidak mengetahui program data DTKS, karena ada angka rill yang harus kita intervensi, ” Kata Indah
Menurutnya ada kondisi nasional global yang kita hadapi yaitu kenaikan harga bbm diikuti oleh angka kemiskinan yang juga memicu kenaikan inflasi.
Dari 34 provinsi hanya ada 5 provinsi yang dibawa inflasi bahkan sulsel sudah berada di angka 7 persen dan ini warning
“Kita bersyukur di wilayah luwu raya data inflasi per bulan agustus berada didalam kondisi terkendali yaitu 3-4 persen dan rata-rata daerah di sulsel inflasinya 5 persen ini menjadi warning bagi kita, ” Katanya
Menurutnya, sebagian penyebab inflasi di sektor pangan, tetapi untuk kabupaten luwu utara masih mencukupi apalagi di daerah kita baru saja panen raya, dan Kontribusi harga pangan pada kemiskinan itu sekitar 74 persen dan relatif terkendali.
Sehingga katanya akor rutin seperti ini penting untuk mengevaluasi apa-apa yang harus kita lakukan sebelum SK penerima bantuan program dari DTKS
“Kita ingin setiap bantuan yang kita berikan betul-betul menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah,” Ungkapnya
“saya meminta data yang kita miliki itu sangat penting sambil menunggu data reg sosek (registrasi sosial ekonomi),” Jelasnya
Oleh karena itu data pegangan kita adalah data verivali data dtks dari dinas sosial, sehingga perempuan pertama yang jahat sebagai Bupati ini berharap bappelitbangda melakukan pendampingan penguatan untuk musyawarah.
“Verifikasi dan validasi bersama Dinas PMD dan dinas sosial, data ini harus ready setiap waktu,” Ulasnya
Sebelum SK dibuat, SK penerima program dilihat dari DTKS karena pendataan ditingkat awal memang perlu dibenahi, data biasa tidak terkualifikasi olehnya pendampingan perlu dilakukan
“PR kita adalah mengedukasi masyarakat untuk memberikan informasi karena sasaran pendataan ini adalah rumah tangga berpenghasilan rendah.” Ucaonya
Sementara itu, Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kab. Luwu Utara Suaib Mansur, menyamakan persepsi sekaligus sebagai ajang untuk membangkitkan semangat kita untuk peduli dan fokus pada permasalahan daerah ini, rakor ini diikuti oleh sekitar 45 peserta yang berasal dari unsur anggota DPRD,
“Pimpinan Perangkat Daerah yang juga merupakan TKPK Kabupaten beserta Kasubag Perencanaan masing-masing, Camat se Kabupaten Luwu Utara, BPS Luwu Utara, dan seluruh anggota sekretariat TKPK Kabupaten,” Ulasnya
Komentar