Trotoar.id, Makasasar — Anggota DPRD Kota Makassar, Apiaty K Amin Syam menyoroti masalah pendidikan yang ada. Termasuk mengenai kualitasnya yang masih kurang.
Demikian disampaikannya saat Sosialisasi Penyebarluasan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel ASTON, Jl Sultan Hasanuddin, Sabtu (29/7/2023).
Legislator dari Fraksi Golkar ini memandang berbagai aspek di pendidikan masih butuh pembenahan. Misalnya saja sumber daya manusia dalam hal ini guru.
Baca Juga :
Arifin Dg Kulle Dorong Rampungkan Infrastruktur Secepatnya
Bahas Perlindungan Anak, HM Yunus: Butuh Perhatian Serius dari Pemerintah
“Berkali-kali kami menyampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk peningkatan kualitas guru salah satunya di dalamnya sertifikasi. Itu harusnya dianggarkan,” ujar Apiaty.
Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat ini mengatakan bahwa guru yang kurang perhatikan mesti jadi perhatian pemerintah kota. Sebab, tolak ukur bagus tidaknya pendidikan salah satunya adalah guru.
“Begitu juga dengan sekolah yang mau di akreditasi, itu harus ada guru yang disertifikasi. Makanya setidaknya Dinas Pendidikan usahakan untuk ada anggarannya,” tambahnya.
Selain itu, Apiaty meminta sarana dan prasarana sekolah harus dibenahi. Tidak hanya sekadar memenuhi kuota siswa namun ruang kelas tidak memadai.
“Bahkan ada lab yang dijadikan ruang kelas hanya karena memaksa anak-anak untuk masuk,” tukas Apiaty.
Komisaris Utama PSM Makassar, Munafri ‘Appi’ Arifuddin juga menilai Makassar masih tertinggal soal pendidikan. Siswa saat ini dinilai kurang dalam hal pendidikan karakter.
“Yang kita juga mau ajarkan kepada anak-anak kita adalah bagaimana karekter dan akhlaknya, bagaimana menaati aturan yang ada. Itu yang kurang,” ucapnya.
Ketua Golkar Makassar ini juga memandang bahwa perda penyelenggaraan pendidikan perlu diterapkan lebih baik lagi. Tidak hanya untuk dibaca.
“Bahasanya sangat indah tapi implementasinya yang kurang. Kita butuh penerapannya yang baik sehingga pendidikan kita bagus,” lanjut Appi.
Prof Syamsuddin Hasan yang juga selaku narasumber sosialisasi perda juga menilai hal yang sama terjadi pada pendidikan tinggi. “Di pendidikan tinggi, di kampus juga sama, ada uang ada kualitas,” ujarnya.
“Sama seperti modal di usaha, kampus juga butuh anggaran untuk peningkatan kualitas. Makanya di sekolah pun perlu dianggarkan seperti kesejahteraan guru,” tukas Prof Syamsuddin. (*)
Komentar