Trotoar.id, Makassar – Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK terhadap Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo di Polda Metro Jaya
Usai memberikan keterangan kepada penyidik Krimsus Polda Metro Jaya, Saut mengatakan ada ancaman pidana lima tahun penjara bagi pimpinan KPK yang melakukan pertemuan terhadap pihak yang berperkara.
Hal ini merujuk pada Pasal 36 dan 65 UU KPK Nomor 19 Tahun 2019.
“Jadi (Pasal) 36 dan 65 itu dengan alasan apapun ya dilarang, atau dilarang dengan alasan apapun tidak diperkenankan pimpinan KPK itu bertemu dengan orang yang sedang berperkara. Tidak boleh di Pasal 36-nya, (Pasal) 65-nya itu di pidana penjara lima tahun kalau bertemu dengan pihak yang berperkara,” ucap Saud dikutip CNN Indonesia
Saud pun menyinggung soal pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri dan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) di sebuah lapangan badminton.
Menurut Saud penanganan perkara di KPK mulai berjalan sejak adanya laporan atau pengaduan masyarakat, dan mekanisme itu juga berlaku pada penanganan perkara dugaan korupsi Syahrul di KPK.
Lanjut Saut dalam kasus SYL, jika Aduan masyarakat atas dugaan tindakan pidana korupsi di kementan yang menyeret mantan Menten SYL terjadi pada Tahun 2021, lalu pertemuan Ketua KPK dan SYL tahun 2022, kemudian Sprindik baru terbit pada September 2023
“Makanya enggak boleh bermain-main di pengaduan masyarakat itu. Jadi kalau ada yang mendebat itu bahwa ditangani itu terhitung mulai penyidikan, itu enggak cocok dengan filosofi dari Pasal 36 dan 65 itu,” ucapnya.
Dilansir CNNIndonesia Firli mengungkapkan jika perkara dilingkungan Kementan masuk pada tahun Januari 2023 dan pertemuannya dengan SYL pada Tahun 2022.
“SYL pada waktu itu bukan tersangka, terdakwa, terpidana ataupun pihak yang berperkara di KPK,” kata Firli
Komentar