DPRD Makassar

Ketua DPRD Makassar Hadiri Penyerahan LHKP Pemkot Semester II Dari BPK RI

Fadli
Fadli

Jumat, 19 Januari 2024 16:51

Ketua DPRD Makassar Hadiri Penyerahan LHKP Pemkot Semester II Dari BPK RI

Trotoar.id, Makassar – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Kota Makassar Rudianto Lallo menghadiri penyerahan Hasil Pemeriksaan kinerja Semester II Tahun 2023 kepada pemerintah Kota Makassar 

Penyerahan (LHPK) Semester II Tahun 2023 kepada Pemerintah Kota Makassar, dipusatkan di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (19/01/2024).

Penyerahan tersebut dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Amin Adab Bangun, kepada PJ Sekda Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra bersama Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja yang telah dilakukan BPK pada Pemerintah Kota Makassar diungkapkan hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut.

Antara lain, pemeriksaan kinerja atas efektivitas upaya pemerintah daerah dalam pengelolaan mandatory spending, pengelolaan pendapatan dan belanja daerah, perbaikan database, persampahan dan mobilitas penduduk.

“Ini menjadi titik fokus yang harus dibenahi Pemerintah Kota Makassar kedepannya,” jelasnya.

Mendengar beberapa poin rekomendasi tersebut, Firman Hamid Pagarra akan segera membenahi dengan cara membangun kordinasi terhadap OPD terkait.

“Hari ini kami menerima beberapa rekomendasi dari BPK. Tentu saja rekomendasi ini akan ditindaklanjuti skpd terkait dalam waktu tertentu dan saya berterima kasih atas masukan yang sangat berharga ini,” ucap Firman.

Firman mengatakan pengawasan seperti ini memang diperlukan agar Pemkot Makassar bisa berbenah menjadi lebih baik.

“Seperti yang disampaikan pak gubernur tadi dalam sambutannya, pengawasan seperti ini bukan hanya BPK saja namun bisa juga dilakukan oleh APIP atau inspektorat sehingga menjadi satu kesamaan standar pemeriksaan kabupaten/kota,” sebutnya.

Firman pun berharap upaya meningkatkan LHPK Kota Makassar mampu menjadikan Makassar meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di tahun 2024.

“Jadi Kota Makassar harus lebih mengoptimalkan perencanaan dan penganggaran mandatory spending dalam APBD, peningkatan PAD dan pendataan objek, subjek, dan wajib retribusi daerah,” ucap Firman.

Sementara, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Amin Adab Bangun, menambahkan besarnya manfaat yang diperoleh dalam pemeriksaan ini, tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat, tapi bagaimana pemerintah atau pimpinan menindaklanjuti rekomendasi serta menciptakan proses sistem informasi untuk memantau status tindak lanjut atas rekomendasi BPK.

“Kami berharap DPRD dan para pemangku kepentingan dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan ini, terutama dalam melaksanakan fungsi anggaran dan pengawasan,” harapnya.

Selain Kota Makassar, penyerahan hasil LHPK ini juga diterima oleh Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Takalar. 

Penulis : ADV

 Komentar

Berita Terbaru
News26 Februari 2024 18:58
Pimpin Upacara Perdana, Pj Bupati Luwu : Santai, Serius Dan Selesaikan
Bupati Luwu Muh Saleh, setelah dilantik menjadi Penjabat (Pj) Bupati Luwu untuk pertama kalinya memimpin upacara bendera di lapangan upacara kantor B...
News26 Februari 2024 18:53
Wakil Ketua DPRD Sulsel Minta BPBD Sulsel Prioritaskan Penanganan Longsor di Luwu: 
Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan, bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, menginstruksikan untuk segera melakukan penanganan terha...
News26 Februari 2024 16:41
Hadiri RAT Koperasi Berkat, Andi Makkasau Puji Kinerja Bupati Andi Utta
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Berkat Bulukumba menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk Tahun Buku 2023, di Ballroom Ammatoa Hotel Agri Bulukumba....
Politik26 Februari 2024 16:36
Nasdem Mendominasi Perolehan Suara, PKB, PDIP, PAN Gagal Raih Kursi di Dapil Sulsel 9
Persaingan politik di Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) 9 yang terdiri dari tiga kabupaten Pinrang, Sidrap dan Enrekang  harus mener...