Pemda Luwu Utara

Perubahan Tata Letak Logo Daerah pada Naskah Dinas Luwu Utara Mengikuti Permendagri Nomor 1 Tahun 2023

ANTI CIBOL
ANTI CIBOL

Senin, 22 Januari 2024 20:53

Kantor Bupati Kabaten Luwu Utara
Kantor Bupati Kabaten Luwu Utara

Trotoar.id, Luwu Utara — Dalam beberapa tahun terakhir, tata letak logo daerah pada kop naskah dinas di Luwu Utara mengalami perubahan signifikan. Tidak lagi terletak di tengah, logo daerah kini mendapati tempatnya di bagian pinggir kanan kop surat dinas. Perubahan ini merujuk pada ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Seiring dengan penerapan Permendagri Nomor 1 Tahun 2023, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara mengambil langkah-langkah konkret. Surat Edaran (SE) Bupati Luwu Utara Nomor 000.8.3/03/B. Organisasi/Setda diterbitkan sebagai respons terhadap perubahan tersebut. SE ini menekankan pentingnya penyesuaian dari segi regulasi daerah dan aspek teknis pelaksanaan di berbagai level pemerintahan, termasuk provinsi, kabupaten, dan kota.

Baca Juga  Bupati Perempuan Raih Penghargaan Perempuan Tangguh Dalam Dunia Pendidikan

Beberapa poin kunci yang disampaikan dalam SE tersebut mencakup:

  1. Letak logo atau lambang daerah yang semula berada di tengah atas kop naskah dinas, berubah ke bagian pinggir kanan dari kop naskah dinas.
  2. Pengenalan format terbaru blanko Surat Perjalanan Dinas (SPD).
  3. Penekanan terhadap perluasan regulasi terkait Tata Naskah Dinas melalui Peraturan Bupati Luwu Utara, yang saat ini masih dalam tahap penyusunan dan harmonisasi di Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan.
  4. Rekomendasi untuk Pimpinan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Camat, Lurah, dan UPT agar segera melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan tata letak logo dan format blanko SPD, sambil menunggu terbitnya peraturan resmi terbaru.
Baca Juga  KLHK dan Mendagri Dukung Percepatan MHA dan Hutan Adat Luwu Utara

Tak hanya tata letak logo, SE ini juga mencatat adanya perubahan pada format blanko SPD. Menariknya, hal ini menjadi langkah penting dalam mencapai keseragaman Tata Naskah Dinas di seluruh daerah. Adanya regulasi ini memberikan pemda provinsi, kabupaten, dan kota landasan hukum untuk melakukan penyesuaian guna memastikan keseragaman dan konsistensi dalam penyajian dokumen resmi. Harapannya, perubahan ini dapat meningkatkan efektivitas tertib administrasi naskah dinas di Luwu Utara dan daerah-daerah sekitarnya. (LHr)

Baca Juga  Usai HUT ke-81 RI, Pemkab Sidrap Beri Apresiasi Unit Pelayanan Publik Berkualitas Tinggi
Penulis : ADV/LHR

 Komentar

Berita Terbaru
Politik03 November 2026 15:12
Musda Golkar Enrekang Ditunda, Calon Ketua Belum Kantongi Diskresi
MAKASSAR, Trotoar.id — Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI Partai Golkar Kabupaten Enrekang yang dijadwalkan berlangsung Selasa (3/11/2026) res...
News02 November 2026 23:15
Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif Berduka, Kehilangan Sahabat Lama Arifuddin Daeng Situju
SIDRAP, Trotoar.id — Kepergian wartawan senior Arifuddin Daeng Situju pada Senin (2/11/2026) malam menyisakan duka mendalam bagi Bupati Sidenreng Ra...
Metro02 November 2026 18:32
Pemprov Sulsel Dukung Penguatan Literasi Keuangan Syariah, PELITA Diluncurkan di Makassar
MAKASSAR, Trotoar.id — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah sebagai salah satu upaya mempe...
Metro02 November 2026 16:29
Sulsel Jadi Tuan Rumah IIFS 2026, Andi Sudirman Dorong Produk Daerah Tembus Pasar Global
MAKASSAR, Trotoar.id — Sulawesi Selatan mendapat momentum strategis untuk memperluas peran dalam industri halal global. Menjadi tuan rumah Indonesia...