DPRD Makassar

Imam Muzakkar Harap Pemkot Adopsi Metode Pendidikan di Jepang

Suriadi
Suriadi

Minggu, 11 Februari 2024 19:11

Imam Muzakkar Harap Pemkot Adopsi Metode Pendidikan di Jepang

Trotoar.id, Makassar — Anggota DPRD Kota Makassar, Imam Muzakkar, mengadakan fungsi pengawasan untuk menyebarkan informasi tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan, di Hotel Dalton, Jl Perintis Kemerdekaan, pada Minggu (11/2/2024).

Dalam penyuluhan tersebut, legislator dari Fraksi PKB ini menekankan pentingnya pendidikan, mengambil contoh dari Jepang.

“Di Jepang, kekaisaran Hiroshima setelah kejadian bom, yang dicari itu berapa guru yang tersisa. Artinya, sumber daya manusia (SDM) sangat penting,” katanya.

Baca Juga  DPRD dan Pemkot Sepakati KUA PPAS APBD Tahu 2022

Imam Musakkar menyatakan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas bagi pemerintah Kota Makassar, bukan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur.

“Pendidikan harus menjadi prioritas. Infrastruktur memang penting, tapi menciptakan SDM yang berkualitas lebih utama,” tambahnya.

Anggota Komisi C Bidang Pembangunan ini berharap Perda tentang penyelenggaraan pendidikan yang telah disahkan dapat diimplementasikan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Baca Juga  DPRD Wajo Belajar ke DPRD Makassar soal Pembenahan Sistem Pendidikan

“Sekarang ini, bangsa ini akan bangkit saat pendidikannya terjamin,” tegas Imam Musakkar.

Sementara itu, Burhanuddin, seorang akademisi dari Universitas Bosowa, menekankan pentingnya masyarakat untuk memperhatikan pendidikan anak-anak mereka, sambil mengingatkan bahwa pemerintah telah menyediakan pendidikan gratis.

“Pendidikan formal telah diatur oleh pemerintah. Kita hanya perlu memanfaatkannya untuk kebaikan anak-anak kita,” ujarnya.

Burhanuddin juga mengingatkan agar anak-anak tidak putus sekolah, mengingat bahwa SDM yang ada di Makassar masih belum berkualitas.

Baca Juga  Andi Ina Pimpin Paripurna, 9 Fraksi Sepakat Pengesahan Perda LKPJ ABPD 2020 Dengan Catatan

“Kita masih melihat anak-anak di jalanan, padahal pendidikan gratis sudah disediakan,” tambah Burhanuddin.

Terakhir, Syarif Panji, seorang praktisi hukum, berharap agar Perda ini dapat dipahami oleh semua masyarakat, terutama orang tua.

“Kami berharap semua orang dapat memahami Perda ini, terutama mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan di Makassar,” tuturnya. (*)

Penulis : Anti

 Komentar

Berita Terbaru
Parlemen01 November 2026 17:13
Pengawasan APBD di Wajo, Sufriadi Arif Respons Keluhan Warga soal Pemadaman Listrik
WAJO, Trotoar.id — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sufriadi Arif, turun langsung menemui masyarakat dalam agenda Pengawasan Pelaksanaan ...
Metro01 November 2026 15:17
Ribuan Warga Ikuti Jalan Sehat Anti Mager, Gubernur Sulsel dan Kepala OJK Gaungkan Literasi Keuangan Syariah
MAKASSAR, Trotoar.id — Ribuan masyarakat memadati kawasan depan Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Minggu (1/11/2026), untuk mengikuti kegiata...
Metro01 November 2026 14:46
Buka Liga Lorong XII Barru, Abustan Dorong Pembinaan Sepak Bola Sejak Usia Dini
BARRU, Trotoar.id — Wakil Bupati Barru, Abustan Andi Bintang, mendorong penguatan pembinaan sepak bola sejak usia dini sebagai upaya melahirkan tale...
Politik01 November 2026 14:22
Patarai Amir Jadi Bakal Calon Tunggal Ketua Golkar Maros, Kantongi 14 Dukungan PK
MAROS, Trotoar.id — Peta persaingan menuju kursi Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Maros mulai mengerucut. Patarai Amir resmi diumumkan sebagai b...