Trotoar.id, Makassar — Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 (Unaudited) kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu.Indah menyampaikan LKPD bersama dengan 9 entitas Pemerintah Daerah lainnya, termasuk Provinsi Sulawesi Selatan.
Dia mengekspresikan harapannya agar laporan tersebut dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang sudah diraih Kabupaten Luwu Utara sebanyak 11 kali sebelumnya.
“Kami berharap yang terbaik minimal dapat mempertahankan opini WTP yang sudah sebelas kali diraih Kabupaten Luwu Utara,” kata Indah.
Dia juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh unit kerja untuk memastikan kelancaran pemeriksaan.
Karena waktu yang terbatas, Indah meminta kepada inspektorat dan sekretaris daerah untuk mengawal dan mendampingi proses tersebut, terutama mengingat adanya cuti lebaran yang cukup panjang.
Menurut Indah, yang paling penting bukan hanya sekadar opini WTP, tetapi juga dampak dari LKPD tersebut bagi masyarakat.
Dia berharap Pemerintah Daerah Luwu Utara akan memberikan semua data yang diperlukan dalam pemeriksaan untuk memastikan hasil yang diharapkan bersama.
“Yang pasti sebenarnya bukan opininya tapi dampak dari LKPD itu yang paling penting bisa dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan,” ungkap Indah.
Sebelumnya, Winner Franky Halomoan Manalu yang mewakili Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan pemeriksaan berdasarkan standar dan regulasi yang berlaku, dengan tujuan memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan disajikan dengan wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku.
Komentar