Sengketa Hasil Pilpres

Besok Tim Hukum Prabowo -Gibran Serahkan Kesimpulan Sengketa Hasil Pilpres ke MK

ANTI CIBOL
ANTI CIBOL

Senin, 15 April 2024 14:08

Besok Tim Hukum Prabowo -Gibran Serahkan Kesimpulan Sengketa Hasil Pilpres ke MK

Trotoar.id, Makassar – Tim pembela pasangan pemenang Pemilu 2024, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, telah menyiapkan kesimpulan sidang sengketa Pilpres 2024 untuk diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi (MK). 

Menurut Ketua Tim Pembela, Yusril Ihza Mahendra, mereka akan memfinalisasi draf kesimpulan tersebut pagi ini.

“Pagi ini saya akan menyelesaikan draf kesimpulan yang disusun oleh tim pembela Prabowo-Gibran dalam Perkara Nomor 1/PHPU.PRES.XXII/2024 yang dimohon oleh Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Perkara Nomor 2/PHPU.PRES.XXII/2024 yang dimohon oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. 

Baca Juga  Ini Jadwal Sidang PHPU Pilpres di MK

Kesimpulan ini akan kami serahkan besok, Selasa 16 April, kepada Panitera MK untuk diteruskan kepada Ketua MK,” ujar Yusril.

Yusril menjelaskan bahwa kesimpulan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. 

Dia menyoroti bahwa permohonan yang diajukan oleh para pemohon tidak masuk dalam kewenangan MK.

“Pemohon mengajukan permohonan mengenai keabsahan pencalonan Prabowo-Gibran, yang seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan TUN. Begitu juga dengan pelanggaran pemilu, yang seharusnya ditangani oleh Bawaslu dan Gakkumdu,” terang Yusril.

Baca Juga  PDIP Akhirnya "Angkat Tangan" Soal RUU HIP

Menurut Yusril, kewenangan MK sesuai dengan UU Nomor 7/2017 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 adalah menangani perselisihan hasil perhitungan suara Pilpres antara pemohon dengan KPU.

“Para pemohon wajib mengemukakan perolehan suara yang benar menurut mereka, serta memohon agar MK membatalkan penetapan perolehan suara yang ditetapkan KPU,” jelasnya.

Baca Juga  IYL-Cakka "Pecundangi" KPU di Bawaslu

Yusril juga menyoroti bahwa dalam persidangan, pemohon tidak mengemukakan masalah perselisihan hasil perhitungan suara, melainkan hal-hal lain yang bukan menjadi kewenangan MK. 

Oleh karena itu, mereka memohon agar MK menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut atau setidaknya menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima.

Dengan langkah ini, kubu Prabowo-Gibran menegaskan kesiapannya untuk menghadapi tahapan selanjutnya dalam penyelesaian sengketa Pilpres 2024.

Penulis : Upiq

 Komentar

Berita Terbaru
Parlemen27 Oktober 2026 00:51
Pansus DPRD Sulsel Sepakat Tak Naikkan Tarif PKB dan BBNKB, Konsultasikan Perubahan Perda ke Kemendagri
4 / 100 Didukung oleh Rank Math SEO Skor SEO JAKARTA, Trotoar.id — Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang membahas perubahan Pe...
Parlemen27 Oktober 2026 00:46
Pansus DPRD Sulsel Dorong Dana Abadi Kebudayaan dan Perlindungan Masyarakat Adat
7 / 100 Didukung oleh Rank Math SEO Skor SEO JAKARTA, Trotoar.id — Panitia Khusus (Pansus) Pemajuan Kebudayaan DPRD Sulawesi Selatan mendorong pengu...
Metro26 Oktober 2026 14:44
Stadion Untia Mulai Ditimbun, Appi Kejar Target Rampung Akhir 2027
9 / 100 Didukung oleh Rank Math SEO Skor SEO MAKASSAR, Trotoar.id — Pembangunan Stadion Untia di Kecamatan Biringkanaya, Makassar, mulai memasuki ta...
Politik26 Oktober 2026 00:44
Menteri UMKM Maman Abdurahman, NH hingga IAS Bernyanyi Bersama Wali Band Hibur Warga Makassar
8 / 100 Didukung oleh Rank Math SEO Skor SEO MAKASSAR, Trotoar.id — Panggung Pesta Rakyat Partai Golkar di Kota Makassar tak hanya menjadi ruang hib...